Setelah Galodo Pergi, Solok Menghitung Luka dan Harapan
KabaSumbar - Air bah telah surut. Namun, di Arosuka, jejak galodo masih tertinggal di mana-mana.
Lumpur mengering di halaman. Material kayu dan batu berserakan. Sejumlah bangunan tak lagi utuh. Jalan, jembatan, sawah dan fasilitas pelayanan publik menyimpan cerita tentang derasnya air yang datang tanpa banyak memberi kesempatan untuk menyelamatkan apa yang ada.
Bagi masyarakat Kabupaten Solok, banjir bandang yang menerjang Senin (21/9/2026) bukan sekadar peristiwa beberapa jam. Bencana itu meninggalkan kehilangan, ketakutan dan pekerjaan panjang untuk mengembalikan kehidupan.
Dua orang meninggal dunia. Seorang warga mengalami luka berat dan tiga lainnya luka ringan. Sebanyak 480 warga terdampak.
Dan di balik angka-angka itu ada rumah yang rusak, pekerjaan yang terhenti, sawah yang harus dipulihkan, dokumen yang hilang, cicilan yang tetap menunggu dibayar, serta keluarga yang kini harus menata kembali kehidupan dari sisa-sisa yang ditinggalkan galodo.
Kerugian sementara ditaksir mencapai sekitar Rp300 miliar. Tetapi angka itu ternyata belum menggambarkan seluruh pekerjaan yang menanti.
Untuk memulihkan Solok, pemerintah daerah memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp929 miliar.
Jarak antara dua angka itu adalah gambaran betapa panjang jalan yang harus ditempuh setelah air bah meninggalkan tanah yang dilaluinya.
Lumpur mengering di halaman. Material kayu dan batu berserakan. Sejumlah bangunan tak lagi utuh. Jalan, jembatan, sawah dan fasilitas pelayanan publik menyimpan cerita tentang derasnya air yang datang tanpa banyak memberi kesempatan untuk menyelamatkan apa yang ada.
Bagi masyarakat Kabupaten Solok, banjir bandang yang menerjang Senin (21/9/2026) bukan sekadar peristiwa beberapa jam. Bencana itu meninggalkan kehilangan, ketakutan dan pekerjaan panjang untuk mengembalikan kehidupan.
Dua orang meninggal dunia. Seorang warga mengalami luka berat dan tiga lainnya luka ringan. Sebanyak 480 warga terdampak.
Dan di balik angka-angka itu ada rumah yang rusak, pekerjaan yang terhenti, sawah yang harus dipulihkan, dokumen yang hilang, cicilan yang tetap menunggu dibayar, serta keluarga yang kini harus menata kembali kehidupan dari sisa-sisa yang ditinggalkan galodo.
Kerugian sementara ditaksir mencapai sekitar Rp300 miliar. Tetapi angka itu ternyata belum menggambarkan seluruh pekerjaan yang menanti.
Untuk memulihkan Solok, pemerintah daerah memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp929 miliar.
Jarak antara dua angka itu adalah gambaran betapa panjang jalan yang harus ditempuh setelah air bah meninggalkan tanah yang dilaluinya.
Wapres Girbran didampingi Gubernur Mahyeldi dan Bupati Solok mengitari puing puing bekas Galodo Asrosuka
Gibran Datang Melihat Luka
Di tengah situasi itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka datang ke Arosuka, Jumat (25/9/2026).
Ia tidak datang sekadar membawa pesan dari pemerintah pusat. Gibran meninjau langsung kondisi masyarakat dan sejumlah infrastruktur yang terdampak.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mendampinginya dalam peninjauan tersebut.
Di lapangan, persoalan yang terlihat jauh lebih kompleks daripada sekadar membersihkan lumpur dan material yang terbawa arus.
Ada kehidupan masyarakat yang harus segera dipulihkan.
Karena itu, Gibran meminta kebutuhan dasar warga dipastikan terpenuhi. Pencarian korban harus terus dilakukan. Infrastruktur yang rusak perlu segera dipulihkan. Kelompok rentan tidak boleh luput dari perhatian.
Namun, ada satu persoalan lain yang mungkin tidak terlihat dari tumpukan material banjir: beban ekonomi yang tetap berjalan ketika kehidupan warga sedang berhenti.
Gibran meminta pemerintah daerah segera mendata warga terdampak yang memiliki kewajiban cicilan pada perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan bank-bank Himbara.
Pendataan itu diperlukan agar warga terdampak dapat memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan.
"Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi," ujar Gibran.
Bagi warga yang rumahnya rusak, sawahnya tertimbun, atau usahanya berhenti, keringanan cicilan bukan sekadar kebijakan administratif. Itu menyangkut kemampuan sebuah keluarga untuk kembali berdiri.
Ia tidak datang sekadar membawa pesan dari pemerintah pusat. Gibran meninjau langsung kondisi masyarakat dan sejumlah infrastruktur yang terdampak.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mendampinginya dalam peninjauan tersebut.
Di lapangan, persoalan yang terlihat jauh lebih kompleks daripada sekadar membersihkan lumpur dan material yang terbawa arus.
Ada kehidupan masyarakat yang harus segera dipulihkan.
Karena itu, Gibran meminta kebutuhan dasar warga dipastikan terpenuhi. Pencarian korban harus terus dilakukan. Infrastruktur yang rusak perlu segera dipulihkan. Kelompok rentan tidak boleh luput dari perhatian.
Namun, ada satu persoalan lain yang mungkin tidak terlihat dari tumpukan material banjir: beban ekonomi yang tetap berjalan ketika kehidupan warga sedang berhenti.
Gibran meminta pemerintah daerah segera mendata warga terdampak yang memiliki kewajiban cicilan pada perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan bank-bank Himbara.
Pendataan itu diperlukan agar warga terdampak dapat memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan.
"Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi," ujar Gibran.
Bagi warga yang rumahnya rusak, sawahnya tertimbun, atau usahanya berhenti, keringanan cicilan bukan sekadar kebijakan administratif. Itu menyangkut kemampuan sebuah keluarga untuk kembali berdiri.
Di Solok, pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki rumah. Sawah harus kembali ditanami.
Lahan pertanian yang terdampak harus kembali produktif karena dari sanalah sebagian besar kehidupan masyarakat menggantungkan harapan.
Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumatera Barat maupun nasional, terutama komoditas padi dan bawang.
Karena itu, Gibran meminta pemulihan lahan pertanian menjadi bagian penting dalam proses pascabencana.
Sebab ketika sawah berhenti berproduksi, dampaknya tidak hanya dirasakan petani. Rantai ekonomi di sekitarnya ikut tersendat.
Bagi petani, tanah yang rusak berarti hilangnya waktu, tenaga dan penghasilan. Bagi daerah, lahan yang tidak produktif berarti terganggunya denyut ekonomi.
Maka, mengembalikan sawah bukan sekadar mengembalikan lahan. Ia adalah upaya mengembalikan kehidupan.
Wapres Gibran tengah mengamati dampak Galodo Arosuka
Ketika Dokumen Ikut Hilang Dibawa Banjir
Galodo juga membawa persoalan lain yang kerap tidak terlihat. Dokumen kependudukan milik warga bisa hilang. Pelayanan administrasi harus tetap berjalan. Bantuan harus sampai kepada orang yang tepat.
Gibran meminta pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan, tetap berjalan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen akibat bencana.
Kelompok rentan juga mendapat perhatian khusus. Lansia, penyandang disabilitas, anak-anak dan ibu hamil membutuhkan perlakuan khusus, terutama dalam pendistribusian bantuan.
Air bersih juga menjadi kebutuhan mendesak. Sebab setelah air bah pergi, ancaman lain dapat muncul: penyakit dan persoalan kesehatan akibat lingkungan yang belum pulih. Karena itu, pemerintah diminta memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.
Gibran meminta pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan, tetap berjalan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen akibat bencana.
Kelompok rentan juga mendapat perhatian khusus. Lansia, penyandang disabilitas, anak-anak dan ibu hamil membutuhkan perlakuan khusus, terutama dalam pendistribusian bantuan.
Air bersih juga menjadi kebutuhan mendesak. Sebab setelah air bah pergi, ancaman lain dapat muncul: penyakit dan persoalan kesehatan akibat lingkungan yang belum pulih. Karena itu, pemerintah diminta memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.
Tetapi pemerintah tidak ingin Solok hanya sibuk memperbaiki apa yang telah rusak. Ada pertanyaan yang lebih jauh, bagaimana agar bencana serupa tidak kembali membawa kehancuran yang sama?
Jawabannya mulai diarahkan pada normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
Gibran meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen itu akan menjadi dasar menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam dan kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Hunian tetap pun tidak boleh dibangun sembarangan. Lokasi baru harus aman dari ancaman bencana. Namun, pemerintah juga diminta mempertimbangkan kedekatannya dengan tempat tinggal sebelumnya dan sumber mata pencaharian masyarakat.
Sebab memindahkan rumah tanpa memindahkan akses terhadap kehidupan juga bukan perkara sederhana.
Warga membutuhkan rumah yang aman, tetapi mereka juga membutuhkan sawah, pasar, sekolah, tempat kerja dan lingkungan sosial yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
"Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi," tegas Gibran.
Di Sumatera Barat, kekhawatiran belum sepenuhnya reda. Gubernur Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Curah hujan di sejumlah wilayah masih tinggi. Potensi bencana susulan karena hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang masih harus diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing. Kayu tumbang dan material lain yang berpotensi menghambat aliran air harus dibersihkan.
Pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama, melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana hingga komunitas pencinta alam.
BNPB juga memberikan dukungan peralatan, termasuk chainsaw, untuk membantu proses pembersihan.
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok.
Tim Basarnas bersama unsur terkait masih berupaya menemukan korban hingga hari ketujuh sesuai ketentuan operasi pencarian.
Di tempat-tempat pengungsian, kebutuhan dasar warga juga terus dipenuhi.
Untuk warga yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan.
Bantuan rumah rusak ringan disiapkan sebesar Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang sebesar Rp30 juta.
Angka-angka itu menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah untuk membantu masyarakat melewati masa paling sulit setelah bencana.
Pekerjaan Besar Setelah Air Surut
Jawabannya mulai diarahkan pada normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
Gibran meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen itu akan menjadi dasar menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam dan kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Hunian tetap pun tidak boleh dibangun sembarangan. Lokasi baru harus aman dari ancaman bencana. Namun, pemerintah juga diminta mempertimbangkan kedekatannya dengan tempat tinggal sebelumnya dan sumber mata pencaharian masyarakat.
Sebab memindahkan rumah tanpa memindahkan akses terhadap kehidupan juga bukan perkara sederhana.
Warga membutuhkan rumah yang aman, tetapi mereka juga membutuhkan sawah, pasar, sekolah, tempat kerja dan lingkungan sosial yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
"Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi," tegas Gibran.
Di Sumatera Barat, kekhawatiran belum sepenuhnya reda. Gubernur Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Curah hujan di sejumlah wilayah masih tinggi. Potensi bencana susulan karena hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang masih harus diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing. Kayu tumbang dan material lain yang berpotensi menghambat aliran air harus dibersihkan.
Pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama, melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana hingga komunitas pencinta alam.
BNPB juga memberikan dukungan peralatan, termasuk chainsaw, untuk membantu proses pembersihan.
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok.
Tim Basarnas bersama unsur terkait masih berupaya menemukan korban hingga hari ketujuh sesuai ketentuan operasi pencarian.
Di tempat-tempat pengungsian, kebutuhan dasar warga juga terus dipenuhi.
Untuk warga yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan.
Bantuan rumah rusak ringan disiapkan sebesar Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang sebesar Rp30 juta.
Angka-angka itu menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah untuk membantu masyarakat melewati masa paling sulit setelah bencana.
Pekerjaan Besar Setelah Air Surut
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, bencana telah merusak enam gedung perkantoran dengan kategori rusak berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering dan puluhan rumah warga.
Status tanggap darurat telah ditetapkan sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026.
Saat ini, pemerintah masih berkonsentrasi pada pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan serta sungai, pembersihan fasilitas pemerintahan, distribusi logistik dan pelayanan bagi warga yang terluka.
Namun setelah masa darurat berakhir, pekerjaan yang lebih panjang menunggu. Tiga unit sabo dam direncanakan dibangun.
Gedung pelayanan publik harus diperbaiki. Sungai perlu dinormalisasi. Sawah dan lahan terdampak harus dipulihkan. Rumah, tempat ibadah, jembatan dan kendaraan dinas yang rusak juga harus kembali berfungsi.
Semua itu membutuhkan biaya. Sekitar Rp929 miliar, menurut perhitungan sementara pemerintah daerah. Maka, setelah galodo pergi, Solok menghadapi babak baru.
Bukan lagi sekadar bagaimana menyelamatkan warga dari derasnya air. Melainkan bagaimana menyelamatkan masa depan mereka dari luka yang ditinggalkan air.
Di tengah lumpur yang mengering, bangunan yang rusak dan sawah yang menunggu dipulihkan, ada satu pekerjaan yang jauh lebih besar: membuat masyarakat kembali percaya bahwa mereka bisa membangun kehidupan dari awal—kali ini dengan perlindungan yang lebih baik. (Irman Kuto)
Status tanggap darurat telah ditetapkan sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026.
Saat ini, pemerintah masih berkonsentrasi pada pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan serta sungai, pembersihan fasilitas pemerintahan, distribusi logistik dan pelayanan bagi warga yang terluka.
Namun setelah masa darurat berakhir, pekerjaan yang lebih panjang menunggu. Tiga unit sabo dam direncanakan dibangun.
Gedung pelayanan publik harus diperbaiki. Sungai perlu dinormalisasi. Sawah dan lahan terdampak harus dipulihkan. Rumah, tempat ibadah, jembatan dan kendaraan dinas yang rusak juga harus kembali berfungsi.
Semua itu membutuhkan biaya. Sekitar Rp929 miliar, menurut perhitungan sementara pemerintah daerah. Maka, setelah galodo pergi, Solok menghadapi babak baru.
Bukan lagi sekadar bagaimana menyelamatkan warga dari derasnya air. Melainkan bagaimana menyelamatkan masa depan mereka dari luka yang ditinggalkan air.
Di tengah lumpur yang mengering, bangunan yang rusak dan sawah yang menunggu dipulihkan, ada satu pekerjaan yang jauh lebih besar: membuat masyarakat kembali percaya bahwa mereka bisa membangun kehidupan dari awal—kali ini dengan perlindungan yang lebih baik. (Irman Kuto)
