Penyaluran Dana Desa Tercepat di Sumbar, Tanah Datar Diganjar Penghargaan

Penyaluran Dana Desa Tercepat di Sumbar, Tanah Datar Diganjar Penghargaan

KabaSumbar - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar meraih penghargaan sebagai daerah yang dinilai paling cepat menyelesaikan penyaluran Dana Desa Tahun 2026 di Sumatera Barat.

Penghargaan tersebut diserahkan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) DJKP, Lydia Kurniawan Cristyana, kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD), Kamis (13/8/2026), di Bukittinggi.

Penghargaan tersebut disambut penuh rasa syukur oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempercepat proses penyaluran Dana Desa di Tanah Datar.

“Penghargaan ini berkat kerja keras OPD terkait bersama seluruh Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar. Karena itu, saya mewakili Bapak Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan semua pihak,” kata Ahmad Fadly.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Capaian ini bukanlah akhir, namun menjadi sebuah momentum yang harus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang,” tegasnya.
 
Tercepat penyaluran dana desa di Sumbar, Wabup Ahmad Fadly terima penghargaan
Tercepat penyaluran dana desa di Sumbar, Wabup Ahmad Fadly terima penghargaan

Bahas PAD dan TKD

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Fadly juga menyampaikan gambaran pelaksanaan FGD yang membahas sejumlah persoalan strategis terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD).

Ia menyebut, diskusi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban antara jajaran KPPN dengan sejumlah pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Bukittinggi.

“FGD berjalan hangat penuh keakraban antara jajaran KPPN dengan beberapa daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Bukittinggi. Saran, kritik dan masukan dari kita didengar dan dijawab, terutama terkait PAD dan TKD,” ungkapnya.

Terkait efisiensi atau pengurangan TKD, Ahmad Fadly mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memberikan beban bagi daerah, termasuk Kabupaten Tanah Datar, karena dapat berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan.

“Apalagi Kabupaten Tanah Datar, beberapa tahun terakhir beberapa wilayahnya mengalami bencana. Tentunya kita berharap TKD dapat kembali seperti semula atau kalau bisa ditambah untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi sarana yang rusak,” paparnya.

Ia mengatakan, aspirasi tersebut telah disampaikan langsung dalam forum FGD. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan TKD ke depan.

“Tadi dalam FGD sudah kami sampaikan. Semoga bisa dikabulkan,” pungkasnya. (reyhan)

Penyaluran Dana Desa Tercepat di Sumbar Tanah Datar Diganjar Penghargaan