Wabup Tanah Datar Minta Pengelolaan BOSP Diperketat, Hasil Pemeriksaan BPK Jadi Bahan Evaluasi
KabaSumbar - Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satuan pendidikan memperkuat koordinasi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Fadly saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Pengelolaan BOSP dalam Mendukung Pemenuhan Layanan Pendidikan Tahun 2025 sampai dengan Semester II Tahun 2026, Senin (28/9/2026), di Indojolito Batusangkar.
Ahmad Fadly mengatakan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
"Hasil ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, meningkatkan kapasitas SDM BOSP di tingkat satuan pendidikan dan memastikan pelaporan realisasi dana BOSP dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan," ujarnya.
Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat satuan pendidikan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOSP. Selain itu, pelaporan penggunaan dana juga harus dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat yang telah melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Tanah Datar.
"Kehadiran BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata keuangan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan BOSP yang langsung menyentuh layanan pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI," katanya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat kekurangan maupun hambatan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Weliya Elfajri mengatakan pemeriksaan yang berlangsung selama 30 hari tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Weliya menyebut terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam penilaian integritas dan risiko pengelolaan dana BOSP.
"Empat aspek utama penilaian integritas dan risiko dalam pengelolaan dana BOSP adalah transparansi dan perencanaan, pengadaan barang dan jasa di sekolah, keabsahan laporan keuangan dan administrasi, serta pengelolaan dan penggunaan dana," ujarnya.
Ia berharap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam meningkatkan tata kelola BOSP.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Tanah Datar Abdurahman Hadi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani, Inspektur Kabupaten Tanah Datar Helfy Rahmy Harun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Alfi Hidayati, sejumlah kepala OPD, serta undangan lainnya. (reyhan)
