Pesangon Jadi Sorotan, Perusahaan Wajib Siapkan Dana Cadangan Mulai Oktober 2027
KabaSumbar -- Aturan baru mengenai pesangon pekerja mulai menjadi perhatian setelah pemerintah menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang cukup menyita perhatian adalah kewajiban perusahaan menyiapkan dana cadangan pesangon yang pengelolaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah.
Kebijakan ini dijadwalkan mulai diterapkan pada Oktober 2027. Perusahaan diberikan waktu untuk mempersiapkan pemenuhan kewajiban tersebut sebelum mekanisme penyetoran mulai berjalan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyampaikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 pada Jumat, 13 November 2026.
Dalam skema baru ini, dana cadangan pesangon tidak dikelola sendiri oleh perusahaan melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pemerintah akan menunjuk lembaga khusus untuk mengelola dana tersebut.
Meski demikian, sejumlah ketentuan teknis masih menunggu penyelesaian aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri.
Dana Cadangan Pesangon Diatur dalam Pasal 253
Kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026.
Melalui ketentuan ini, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kehadiran skema tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa hak pekerja tetap terpenuhi ketika hubungan kerja berakhir.
Namun, kewajiban menyediakan dana cadangan ini tidak berlaku bagi pengusaha pada kategori usaha mikro dan kecil.
Undang-undang juga mengatur sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Berapa Besaran Pesangon Menurut UU 27/2026?
Selain mengatur dana cadangan, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai besaran uang pesangon berdasarkan masa kerja.
Mengacu pada Pasal 232 ayat (2), besaran dasar pesangon ditetapkan sebagai berikut:
| Masa Kerja | Besaran Pesangon |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1–kurang 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2–kurang 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3–kurang 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4–kurang 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5–kurang 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6–kurang 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7–kurang 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Pekerja juga berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja (UPMK). Besarannya disesuaikan dengan lama bekerja, mulai dari dua bulan upah untuk masa kerja tiga hingga kurang dari enam tahun, sampai 10 bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 24 tahun atau lebih.
Selain itu, terdapat uang penggantian hak yang mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang pekerja beserta keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Perlu diperhatikan, angka dalam tabel merupakan besaran dasar. Jumlah akhir yang diterima pekerja tetap bergantung pada alasan PHK dan faktor pengali yang diatur dalam undang-undang.
Simulasi Perhitungan Pesangon
Untuk memberikan gambaran, seorang pekerja memiliki masa kerja lima tahun empat bulan dengan upah bulanan Rp5 juta.
Berdasarkan ketentuan dasar, perhitungannya adalah:
- Uang pesangon: 6 bulan upah atau Rp30 juta.
- Uang penghargaan masa kerja: 2 bulan upah atau Rp10 juta.
Dengan demikian, total perhitungan dasar mencapai Rp40 juta.
Jumlah tersebut belum termasuk uang penggantian hak dan belum memperhitungkan faktor pengali berdasarkan alasan PHK. Jadi, nilai akhir pembayaran bisa berbeda.
Mekanisme Penyetoran Masih Menunggu Aturan Teknis
Walaupun kewajiban dana cadangan sudah tercantum dalam undang-undang, pelaksanaannya masih memerlukan sejumlah aturan teknis.
Pemerintah masih perlu menetapkan lembaga pengelola, besaran setoran yang harus dibayarkan perusahaan, formula perhitungan kewajiban, hingga mekanisme pengumpulan dan pencairan dana.
Ketentuan mengenai dana pesangon yang sebelumnya telah dikelola melalui Dapen atau DPLK juga membutuhkan kejelasan lebih lanjut.
Karena itu, perusahaan perlu mulai memetakan jumlah pekerja dan memperhitungkan potensi kewajiban pesangon dalam perencanaan keuangannya.
Dana cadangan pesangon ini juga perlu dibedakan dari program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan. Ketiganya memiliki dasar dan mekanisme yang berbeda.
Perlindungan Pekerja dan Tantangan bagi Perusahaan
Bagi pekerja, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian pembayaran hak ketika terjadi PHK. Ketersediaan dana yang dikelola melalui lembaga pemerintah diharapkan mengurangi risiko pekerja tidak memperoleh pesangon akibat kondisi keuangan perusahaan.
Di sisi lain, perusahaan perlu menyesuaikan perencanaan keuangannya. Kewajiban menyiapkan dana cadangan berarti komponen biaya ketenagakerjaan harus diperhitungkan secara lebih terencana.
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh aturan pelaksana yang sedang disiapkan pemerintah.
Pekerja maupun pengusaha perlu mencermati perkembangan penerbitan PP dan Peraturan Menteri agar memahami secara tepat besaran kewajiban, tata cara penyetoran, serta mekanisme pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.
Dengan jadwal penerapan yang diarahkan mulai Oktober 2027, perusahaan masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Namun, kepastian mengenai bagaimana dana tersebut dikumpulkan dan digunakan tetap menjadi hal yang paling ditunggu.
