Pemko Padang Raih Nilai Sempurna IRH 2026 dan Masuk 5 Besar Nasional JDIHN
KabaSumbar -- Pemko Padang mencatatkan nilai sempurna 100 pada Indeks Reformasi Hukum (IRH) tingkat Sumatera Barat tahun 2026. Pencapaian ini sekaligus mengantar ibu kota provinsi tersebut masuk dalam lima besar nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan predikat AA.
Kemenkumham merilis hasil evaluasi tersebut awal pekan ini. Kota Padang menempati peringkat kedua untuk kategori pemerintah kota di Sumbar, namun secara nasional posisinya berada di lima teratas dari ratusan daerah yang dinilai. Nilai 99 yang diraih dalam penilaian JDIHN menunjukkan konsistensi pengelolaan database peraturan daerah secara digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang menyebut sinergi lintas perangkat daerah sebagai kunci keberhasilan ini. Tim tidak hanya mengejar kuantitas produk hukum, tetapi memastikan aksesibilitas data bagi warga. "Kami fokus pada kemudahan akses dan keterbukaan informasi," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (19/8/2026).
Capaian IRH 100 menandakan seluruh indikator penilaian terpenuhi tanpa celah. Proses penyusunan, harmonisasi, hingga sosialisasi peraturan daerah berjalan sesuai standar tertinggi yang ditetapkan pemerintah pusat. Padang sebelumnya juga rutin mempertahankan predikat tinggi dalam evaluasi tahunan.
Sistem JDIHN yang terintegrasi memungkinkan Anda mengakses Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Walikota secara gratis. Portal resmi Pemko Padang menyajikan data tersebut secara daring, mengurangi potensi sengketa akibat ketidaktahuan regulasi. Langkah ini juga memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha yang berinvestasi di kota tersebut.
Pemerintah kota menargetkan peningkatan skor lebih lanjut pada evaluasi JDIHN berikutnya. Dengan fondasi digital yang kuat, Padang berupaya mempertahankan posisi elit dalam tata kelola hukum daerah di Indonesia.
