Beranda Hukum Oknum Kejati Kalbar Larang Wartawan Meliput Kedatangan Jamwas Kejagung RI

Oknum Kejati Kalbar Larang Wartawan Meliput Kedatangan Jamwas Kejagung RI

Kejati
Detik-detik Tim Jamwas Kejagung Republik Indonesia saat tiba di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, Selasa 11 Oktober 2022, sekitar Pukul 09.34 WIB.
KALBAR | KABASUMBAR.NET – Oknum Kejati Kalimantan Barat melarang mendokumentasikan moment kedatangan Tim Jamwas Kejagung Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Tinggi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Selasa 11 Oktober 2022, Pukul 09.35 WIB.

Larang peliputan yang dilakukan Oknum Kejati Kalbar tersebut bukan hanya terjadi pada satu Wartawan saja, bahkan terjadi dengan beberapa Wartawan lainnya yang beberapa saat sebelumnya telah melakukan peliputan Aksi Demo dari Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat. Pihak BPM dalam Aksinya tersebut meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk serius menangani sejumlah kasus  Korupsi yang ada di wilayah Hukum Kalimantan Barat.

Pasca peliputan Aksi Demo tersebut, tepatnya detik-detik kedatangan rombongan Tim Jamwas Kejagung RI, sejumlah wartawan diminta masuk ruangan samping Pos Penjagaan Gerbang Utama oleh beberapa petugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Baca Juga: Pembatasan Operasional Angkutan Barang di Jembatan Kapuas 2 Pontianak

Kejati
Detik-detik rombongan Tim Jamwas Kejagung RI di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, Selasa 11 Oktober 2022, Pukul 09.34 WIB.

Namun sejumlah wartawan yang ada saat itu tidak masuk ruang samping Pos karena ingin melaksanakan tugas peliputan peliputan moment kedatangan Tim Jamwas saat tiba di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Saat rombongan Tim Jamwas Kejagung RI sudah memasuki Halaman Depan Kantor, sejumlah wartawan memutuskan untuk bertahan di Halaman Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Begitu Tim Jamwas Kejagung RI sudah masuk Ruang Lobby Utama Kantor Kejati, sejumlah Wartawan pun baru naik Kantor Kejati.

Sejumlah Wartawan yang sudah menggunakan Id Card dari sejumlah awak media tersebut bahkan dilarang masuk saat sudah berada di depan Pintu Utama Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Baca Juga: Oknum Kejaksaan Tinggi Dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri

Kejati
Suasana ruang Lobby Utama Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat saat kedatangan rombongan Tim Jamwas Kejagung RI, Selasa 11 Oktober 2022, Pukul 09.35 WIB.

Bahkan salah satu Wartawan yang sempat masuk melakukan peliputan pengambilan dokumentasi saat kedatangan Tim Jamwas Kejagung RI di ruang Lobby Utama Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, di larang melakukan dokumentasi dan meminta Oknum Wartawan Keluar.

Larangan peliputan di Ruang Lobby Utama tersebut berawal teguran dari Samsuri, Bidang Koordinator Intel, dan Pantja Edy Setiawan, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang minta Oknum Wartawan keluar ke depan Pintu Utama Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Oknum Wartawan pun langsung keluar dan langsung mempertanyakan; mengapa Wartawan dilarang melakukan peliputan kegiatan ini, dan apa maksudnya wartawan dilarang meliput kegiatan ini?

Baca Juga: Satbinmas Polres Melawi Gelar Patroli Banjir, Ingatkan Barang Berharga Warga

Kejati
Massa BPM saat menyampaikan Orasinya sesaat sebelum kedatangan Tim Jamwas Kejagung RI di Jalan Trotoar Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, Selasa 11 Oktober 2022.

Selanjutnya, di depan pintu Utama, Pantja Edy Setiawan pun langsung menjelaskan kepada sejumlah Wartawan, bahwa kegiatan tersebut belum waktunya untuk diliput. Ia juga menyebut bahwa kedatangan Tim Jamwas hanya kedatangan biasa-biasa saja.

“Kedatangan Jamwas tidak ada agenda khusus, hanya kunjungan biasa, hanya kunjungan rutin tahunan saja,” terang Kasi Penkum Kejati Kalbar.

Sebagai informasi, pihak BPM yang melakukan Aksi Demo yang berakhir sesaat kedatangan rombongan Tim Jamwas Kejagung RI tersebut, meminta Kejati Kalimantan Barat untuk serius menangani dan mendesak menyelesaikan sejumlah kasus Mega Korupsi yang sudah dilaporkan.

“Terutama kasus Korupsi Navigasi yang merugikan negara puluhan Miliar, dan kasus Mega Korupsi lainnya, jangan hanya menangani kasus kecil yang ecek-ecek,” tegas Arief Pratama.

Rama Arief Pratama, Sekretaris DPD BPM Kota Pontianak dalam kesempatan tersebut juga menyatakan bahwa Barisan Pemuda Melayu mendukung sepenuhnya dalam penanganan kasus Korupsi terutama yang diterjadi di Wilayah Hukum Kalimantan Barat.

“Koruptor adalah pengkhianat bangsa, koruptor adalah penghianat negara, jangan dilindungi, jangan pernah dilindungi,” tegas BPM dalam menyampaikan orasinya di depan Kantor Kejati Kalbar.

Editor: Adrianus Susanto318

Baca Juga: Bhabinkamtibmas Monitor 102 Warga Terdampak Banjir di Polsek Singkawang Tengah

Baca Juga: Ketua DPD RI: Ketidaktaatan dalam Beragama Merusak Moral Bangsa

Facebook Comments