Pemkab Pasaman Barat Tegaskan Komitmen Dukung Sekolah Nasional Terintegrasi, Siapkan Lahan 20 Hektare
KabaSumbar - Pemkab Pasaman Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai salah satu program strategis nasional di bidang pendidikan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan antara Pemkab Pasaman Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Hotel Episode, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/7).
NPHD ditandatangani langsung oleh Bupati Pasaman Barat, Yulianto, bersama Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti. Dengan penandatanganan tersebut, Pasaman Barat resmi menjadi salah satu dari 16 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil menuntaskan seluruh persyaratan administrasi awal pembangunan SNT.
Penandatanganan NPHD merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan yang modern, berkualitas, dan merata di berbagai daerah.
"Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan implementasi Inpres Nomor 10 Tahun 2026 yang bertujuan menghadirkan pusat pendidikan unggulan di berbagai daerah di Indonesia," ujar Bupati Yulianto.
Siapkan Lahan 20 Hektare
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan antara Pemkab Pasaman Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Hotel Episode, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/7).
NPHD ditandatangani langsung oleh Bupati Pasaman Barat, Yulianto, bersama Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti. Dengan penandatanganan tersebut, Pasaman Barat resmi menjadi salah satu dari 16 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil menuntaskan seluruh persyaratan administrasi awal pembangunan SNT.
Penandatanganan NPHD merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan yang modern, berkualitas, dan merata di berbagai daerah.
"Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan implementasi Inpres Nomor 10 Tahun 2026 yang bertujuan menghadirkan pusat pendidikan unggulan di berbagai daerah di Indonesia," ujar Bupati Yulianto.
Siapkan Lahan 20 Hektare
Sebagai bentuk kesiapan, Pemkab Pasaman Barat telah menyediakan lahan seluas 20 hektare yang berstatus sertifikat hak milik pemerintah daerah di Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh.
Lokasi tersebut sebelumnya telah ditinjau langsung oleh Bupati Yulianto untuk memastikan kelayakannya. Selain itu, tim Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen juga telah melakukan asesmen serta verifikasi lapangan.
Berdasarkan hasil verifikasi, lahan tersebut dinyatakan layak dan masuk dalam kategori lokasi prioritas pembangunan SNT tahun 2026.
Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang sebagai kawasan pendidikan modern yang dilengkapi ruang belajar interaktif, asrama, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya guna menciptakan ekosistem pendidikan yang terpadu.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan antara Pemkab Pasaman Barat dengan Kemendikdasmen
Investasi Pendidikan Capai Rp300 Miliar
Pada 2026, pemerintah pusat menargetkan pembangunan SNT di 37 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sekitar Rp250 miliar hingga Rp300 miliar untuk setiap daerah. Seluruh pendanaan berasal dari APBN melalui Kemendikdasmen.
Proses tender fisik dijadwalkan mulai berlangsung pada Oktober 2026 setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
Dari 12 dokumen persyaratan yang ditetapkan kementerian, Pemkab Pasaman Barat telah memenuhi sebagian besar ketentuan. Saat ini, dua dokumen terakhir, yakni sertifikat pemecahan lahan dan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), masih dalam tahap finalisasi.
Bupati Yulianto menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan seluruh persyaratan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
"Ini peluang besar bagi Pasaman Barat. Kami siap menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Kehadiran SNT diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus melahirkan generasi unggul dan berdaya saing," katanya.
Menurut Yulianto, keberadaan SNT tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
"Kita ingin anak-anak Pasaman Barat memperoleh akses pendidikan unggul tanpa harus keluar daerah. SNT akan menjadi pusat pendidikan modern yang tetap berakar pada budaya lokal. Selain itu, pembangunannya akan membuka lapangan kerja baru serta menggerakkan sektor jasa dan perdagangan di kawasan Muara Kiawai," pungkasnya. (Irman Kuto)
