Padang Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional
KabaSumbar -- Kota Padang resmi ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan program digitalisasi bantuan sosial oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bansos agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Penetapan tersebut dibahas dalam kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian ke Kota Padang pada Jumat, 24 April 2026. Pertemuan berlangsung bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di lingkungan rumah dinas Wali Kota Padang.
Sejumlah unsur pemerintah pusat hadir dalam kegiatan itu, antara lain Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, perwakilan Kemenko Polkam, Kemenpan RB, Kementerian Kominfo, serta Bank Indonesia. Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya menyangkut data kependudukan, tetapi juga tata kelola penyaluran bantuan secara lebih luas.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyebut persoalan utama dalam penyaluran bansos selama ini berada pada ketepatan data. Menurutnya, masih ditemukan kondisi ketika warga yang secara administrasi tercatat miskin belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum masuk dalam data penerima.
Melalui digitalisasi bansos, Pemko Padang berharap proses verifikasi dan penyaluran bantuan dapat berjalan lebih jelas. Dengan data yang lebih rapi dan terhubung secara digital, peluang salah sasaran diharapkan bisa ditekan.
Maigus juga menyampaikan bahwa Pemko Padang telah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial. Langkah ini menjadi dasar kerja pemerintah daerah dalam menyiapkan implementasi program di lapangan.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemko Padang menyiapkan 1.700 agen lapangan. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari ASN, pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala.
Para agen tersebut akan mendapat pembekalan dan sosialisasi agar dapat membantu masyarakat mengakses sistem digital. Peran mereka penting karena tidak semua warga memiliki tingkat literasi digital yang sama, terutama dalam proses verifikasi data dan pemanfaatan layanan berbasis identitas digital.
Pemko Padang menargetkan peluncuran program digitalisasi bansos di kota tersebut pada Oktober 2026, setelah seluruh tahap persiapan dinilai rampung. Target ini masih berupa rencana pelaksanaan yang disampaikan pemerintah daerah.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menilai digitalisasi bansos bertujuan memperkuat akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan. Ia juga mengapresiasi kesiapan Kota Padang, terutama dari sisi data kependudukan.
Berdasarkan data yang disampaikan, dari sekitar 961 ribu wajib KTP di Kota Padang, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD juga disebut sudah melampaui 34 persen, capaian tertinggi di Sumatera Barat.
Kesiapan data tersebut menjadi salah satu alasan Padang dinilai layak menjadi pelopor pelaksanaan digitalisasi bansos di Sumatera Barat. Secara nasional, program digitalisasi perlindungan sosial pada 2026 diperluas ke 42 kabupaten/kota sebagai lokasi uji coba.
Digitalisasi bansos juga berkaitan dengan penggunaan Identitas Kependudukan Digital sebagai pintu masuk verifikasi penerima. Dalam konteks yang lebih luas, Dukcapil Kemendagri menyebut sistem perlindungan sosial digital mengintegrasikan data kependudukan untuk memperkuat validasi penerima bantuan.
Bagi masyarakat, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kesiapan data, pendampingan lapangan, serta kemampuan pemerintah memastikan akses digital tetap inklusif. Artinya, digitalisasi bukan hanya soal memindahkan proses ke aplikasi, tetapi juga memastikan warga yang membutuhkan tidak tertinggal karena kendala administrasi atau teknologi.
Digitalisasi Bansos Kota Padang Kemendagri Ditjen Dukcapil Identitas Kependudukan Digital Bantuan Sosial IKD Sumatera Barat Perlindungan Sosial
