Enam Kali Juara, Tanah Datar Punya Cara Sendiri Menjinakkan Inflasi
KabaSumbar - Ketika harga kebutuhan pokok bergerak naik, yang paling cepat merasakannya bukanlah angka statistik di atas kertas. Dampaknya langsung sampai ke meja makan masyarakat.
Karena itu, mengendalikan inflasi bagi pemerintah daerah bukan sekadar menjaga angka tetap rendah. Ada harga yang harus dijaga, pasokan yang harus dipastikan, distribusi yang harus lancar, dan masyarakat yang harus tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Kabupaten Tanah Datar memilih untuk tidak menunggu gejolak itu datang.
Konsistensi tersebut mengantarkan Tanah Datar meraih penghargaan pengendalian inflasi terbaik tingkat kabupaten/kota se-Sumatera enam kali berturut-turut. Capaian itu pula yang membuat daerah ini menjadi salah satu lokus On Site Visit dalam Kompetisi Karya Tulis Jurnalistik Bank Indonesia (BI) 2026.
Sejumlah wartawan peserta kompetisi datang ke Tanah Datar untuk melihat lebih dekat bagaimana strategi daerah itu menjaga stabilitas harga. Mereka diterima langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra di ruang kerjanya, Pagaruyung, Senin (5/10/2026).
Di hadapan para jurnalis, Eka tidak menyebut capaian tersebut sebagai keberhasilan seorang kepala daerah. Ia justru mengembalikannya kepada kerja kolektif.
“Alhamdulillah, Tanah Datar kembali meraih penghargaan pengendalian inflasi terbaik di Pulau Sumatera untuk yang keenam kalinya. Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras bersama, dukungan semua pihak dan masyarakat, khususnya para petani di Tanah Datar,” ujar Eka.
Bagi Tanah Datar, petani memiliki posisi penting dalam rantai pengendalian inflasi. Sebab, ketika produksi pangan terjaga, pasokan tersedia. Ketika pasokan tersedia, tekanan terhadap harga dapat ditekan.
Di titik inilah strategi pemerintah daerah bekerja.
Eka menjelaskan, ada tiga fondasi yang terus diperkuat Pemkab Tanah Datar. Pertama, strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Empat unsur itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Harga harus terjangkau, barang harus tersedia, distribusinya tidak boleh tersendat, sementara pemerintah harus memiliki komunikasi yang cepat dan tepat ketika terjadi perubahan kondisi di lapangan.
Fondasi kedua adalah inovasi melalui SIDINDA atau Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah.
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah berupaya memiliki basis informasi yang lebih kuat dalam membaca perkembangan harga dan kondisi pangan. Dengan informasi yang lebih cepat, langkah antisipasi pun dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi tekanan yang lebih besar.
Sementara fondasi ketiga adalah memperkuat kebijakan dan koordinasi antarlembaga pemerintah daerah.
Sebab, inflasi tidak mengenal batas kewenangan sebuah organisasi perangkat daerah.
Persoalan harga pangan menyentuh sektor pertanian, perdagangan, distribusi, transportasi hingga kondisi produksi petani. Karena itu, penyelesaiannya pun membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Ketiga hal ini terus kita perkuat secara konsisten melalui sinergi lintas sektor. Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan kerja bersama,” kata Eka.
Bukan Sekadar Piala
Enam kali penghargaan bisa saja berhenti menjadi deretan piala di lemari pemerintah daerah.
Namun bagi Eka Putra, capaian itu justru menjadi pengingat bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti.
Ia menilai keberhasilan pengendalian inflasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan kebutuhan dasar secara layak.
“Prestasi ini tidak terlepas dari komitmen, konsistensi, loyalitas dan kesabaran dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Itulah yang ingin digali para wartawan dalam kunjungan tersebut.
Tanah Datar dipilih sebagai salah satu lokus penulisan Kompetisi Karya Tulis Jurnalistik BI 2026 karena dinilai memiliki pengalaman dan konsistensi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah dinamika perekonomian nasional.
Kunjungan itu bukan semata untuk mencatat berapa kali Tanah Datar menerima penghargaan. Lebih jauh, para jurnalis ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik angka dan penghargaan tersebut.
Bagaimana pemerintah daerah membaca gejolak harga. Bagaimana pasokan dijaga. Bagaimana distribusi dikawal. Dan yang tak kalah penting, bagaimana petani dan masyarakat ditempatkan sebagai bagian dari solusi.
Dari sana, pengalaman Tanah Datar diharapkan dapat diangkat menjadi karya jurnalistik yang menggambarkan praktik pengendalian inflasi berbasis kolaborasi dan inovasi daerah.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan mengendalikan inflasi bukan hanya tentang memenangkan penghargaan.
Ia tentang bagaimana pemerintah memastikan harga tidak terlalu berat bagi masyarakat, produksi petani tetap bergerak, dan kebutuhan pokok tetap tersedia ketika gejolak ekonomi datang.
Dan Tanah Datar telah menunjukkan itu—bukan sekali, tetapi enam kali berturut-turut.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani, serta sejumlah kepala OPD terkait. (reyhan)
