JAKARTA | KABASUMBAR.NET – DPD RI akan mengawal komitmen pemerintah yang akan menjadikan 600.000 Guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 mendatang.
Pernyataan terkait pengawalan 600.000 Guru honorer ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-5 Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, di Nusantara V, Komplek Parlemen, Rabu 2 November 2022.
“Selain permasalah kasus gagal ginjal akut, DPD RI juga akan mengawal komitmen pemerintah yang akan menjadikan 600.000 Guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 mendatang,” ungkap Ketua DPD RI Mahyudin.
Baca Juga: DPD RI Kawal Kasus Gagal Ginjal Akut, BPOM Lemah
DPD RI berharap, pemerintah segera menyiapkan seluruh kebutuhan teknis dalam rangka perekrutan PPPK dari guru honorer tersebut. Sehingga tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam proses seleksi PPPK tersebut.
“Dengan demikian kami harapkan guru honorer yang telah menjadi PPPK dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan Indonesia untuk menghasilkan generasi unggul,” pungkasnya.
Sumber: Bidang Pemberitaan dan Media Sekjen DPD RI
Editor: Adrianus Susanto318
Baca Juga: Dalam 2 Minggu, 4 Buronan Ditangkap Kejati Kalbar
Baca Juga: Seorang Pengendara Mati Tertembak, Kapolda Kalbar Minta Maaf, Kelalaian Anggota
Baca Juga: Buka Pameran HUT DPD RI, LaNyalla: Pancasila Jawaban Persoalan Bangsa
Baca Juga: Satgas Saber Pungli Provinsi Kalbar Datangi Polres Singkawang
Facebook Comments