Sumbar Percepat Rehabilitasi Pascabencana, Dana Tambahan TKD Rp 534 Miliar Dioptimalkan
KabaSumbar - Percepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen lakukan optimalisasi pemanfaatan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
"Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat mitigasi bencana," ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
Gubernur Mahyeldi menyatakan hal itu ketika membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampakSelasa (21/7/2026), di Auditorium Gubernuran Sumbar.
Mahyeldi menegaskan, tambahan TKD merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujar Mahyeldi.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perencanaan, menetapkan skala prioritas, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi.
Sejalan, Mahyeldi menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi berbagai capaian pembangunan agar kepercayaan publik semakin meningkat.
Terhadap itu, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kemendagri melalui Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah, Fernando Siagian, memastikan seluruh tambahan TKD untuk daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026.
Ia meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut karena dana itu diperuntukkan khusus bagi percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan mitigasi bencana.
Fernando juga mengingatkan pemerintah daerah mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino, sehingga penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan terencana sejak dini.
Suasana Rapat Monitoring
Apresiasi Kinerja Sumbar
Pada kesempatan, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengapresiasi kinerja Sumbar.
Kata Kastorius Sinaga, berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia.
Ia juga menyebut rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar telah kembali memasuki musim tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana.
Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat menerima sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan sejak Februari hingga April 2026. Khusus Pemprov Sumbar memperoleh alokasi Rp534 miliar yang dilaksanakan oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar pada Dinas PSDA, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya.
Dana tersebut diharapkan segera direalisasikan agar proses pemulihan pascabencana semakin cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (Irman Kuto)
