Satgas Pelindungan PMI Gagalkan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal di Perbatasan Indonesia-Malaysia

KabaSumbar Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapatkan perlindungan maksimal melalui operasi Satgas Koordinasi Penegakan Hukum Desk Pelindungan PMI.

Satgas berhasil menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran non-prosedural di Pelabuhan Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan jalur utama menuju Malaysia.

Fokus Perlindungan Calon PMI

Operasi ini dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah.

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan menyasar kelengkapan dokumen dan status keberangkatan penumpang untuk mencegah pengiriman PMI secara ilegal. Å"Kami memastikan calon PMI tidak menjadi korban eksploitasi atau perdagangan orang melalui pemeriksaan ketat di pelabuhan, ujarnya.

Dua kapal besar, KM Thalia (mengangkut 400600 penumpang) dan KM Bukit Siguntang (1.2001.300 penumpang), diperiksa secara menyeluruh.

Proses ini melibatkan sekitar 200 personel gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Kaltara, Polres Nunukan, BP3MI, Imigrasi, POM TNI, dan instansi terkait. Å"Pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan tidak ada pelanggaran, tambah Nurul.

Perluasan Operasi dan Komitmen Pemerintah

Satgas berencana memperluas operasi ke pelabuhan lain di Kalimantan Utara dan wilayah perbatasan Indonesia. Å"Kami akan terus melakukan pengawasan di berbagai wilayah untuk melindungi calon PMI, kata Nurul.

Operasi ini merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden RI, yang dikoordinasikan oleh Kabareskrim Polri sebagai Ketua Satgas Penegakan Hukum.

Satgas Gakkum Desk Pelindungan PMI bertujuan memberikan perlindungan maksimal kepada calon PMI dari ancaman perdagangan manusia dan eksploitasi. Dengan pengawasan ketat, pemerintah berupaya memastikan proses migrasi tenaga kerja berjalan sesuai prosedur, aman, dan terlindungi.

 

 

Sumbar Hukum Satgas PMI migran