Pertalite Langka di Padang, Nelayan Pantai Purus Terpaksa Beli BBM Lebih Mahal untuk Tetap Melaut
KabaSumbar -- Terik matahari siang itu tak membuat Zulhelmi (55) beranjak dari samping kapal payangnya yang masih terparkir di darat. Nelayan asal Pantai Purus, Kota Padang, tersebut belum bisa melaut bukan karena cuaca buruk, melainkan karena sulit mendapatkan bahan bakar.
“Kalau payang kecil saya, bahan bakarnya pakai Pertalite. Tapi belinya susah sekarang, sering habis karena banyak yang beli pakai jerigen tapi bukan dari nelayan,” ujar Zulhelmi saat ditemui di kawasan Purus, Selasa (5/5/2026).
Keluhan serupa juga dirasakan nelayan lain di Kampung Elo Pukek, Kecamatan Padang Barat. Mereka mengaku kesulitan memperoleh Pertalite dalam beberapa hari terakhir, sementara harga Pertamax dianggap terlalu mahal untuk operasional harian kapal kecil.
Kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU Sumatera Barat disebut mulai terasa setelah kenaikan harga BBM non-subsidi pada 4 Mei 2026.
Di wilayah Sumbar, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp20.750 per liter. Sementara Dexlite mencapai Rp27.150 dan Pertamina Dex Rp29.100 per liter.
Kenaikan tersebut memicu pergeseran konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna kendaraan pribadi yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi mulai beralih ke Pertalite. Akibatnya, antrean di SPBU memanjang dan stok BBM subsidi lebih cepat habis.
“Sejak ada kenaikan harga BBM non-subsidi, ketersediaan BBM di SPBU tujuan sering kali tidak mencukupi,” kata Zulhelmi.
Irfan Efendi (37), nelayan lainnya di kawasan Purus, mengatakan situasi diperburuk oleh maraknya pembelian menggunakan jeriken dan kendaraan dengan tangki modifikasi. Menurutnya, praktik tersebut membuat nelayan kecil semakin sulit memperoleh jatah BBM subsidi.
Jatah Nelayan Dinilai Belum Efektif
Kelompok Nelayan Ombak Purus diketahui mendapat alokasi sekitar 3.000 liter Pertalite setiap tiga bulan untuk tujuh unit kapal payang. Satu kapal rata-rata membutuhkan sekitar 80 liter bahan bakar untuk sekali melaut.
Namun di lapangan, nelayan mengaku kuota tersebut tidak selalu tersedia saat dibutuhkan.
Pengawas SPBU Wowo, Ikhsan, menyebut lonjakan permintaan Pertalite membuat distribusi di SPBU menjadi lebih padat dibanding biasanya.
Ia juga menyoroti perbedaan aturan antara pengguna kendaraan pribadi dan nelayan dalam mengakses BBM subsidi. Menurutnya, nelayan wajib memperbarui surat rekomendasi setiap tiga bulan, sedangkan barcode kendaraan pribadi tidak memiliki masa kedaluwarsa.
“Sulit bagi nelayan jika harus mengurus administrasi terus tiap tiga bulan, padahal mereka harus melaut,” ujarnya.
Kondisi distribusi BBM subsidi di Sumbar juga tengah menjadi sorotan setelah aparat kepolisian mengungkap kasus dugaan penimbunan BBM bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir.
Dampak Bisa Menjalar ke Harga Ikan
Ekonom Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi, menilai persoalan ini bukan sekadar masalah distribusi energi, tetapi juga berpotensi memengaruhi ekonomi pesisir dan ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, jika nelayan mengurangi aktivitas melaut akibat mahalnya biaya operasional, pasokan ikan di pasar dapat menurun. Dampaknya, harga ikan dan sumber protein masyarakat berpotensi ikut naik.
“Ketika nelayan sulit mendapatkan Pertalite, masalahnya sudah masuk ke jantung ekonomi pesisir,” kata Syafruddin, Rabu (6/5/2026).
Ia menambahkan, dampak ekonomi tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga pedagang ikan, warung makan, hingga rumah tangga berpenghasilan rendah.
Kekhawatiran itu dinilai relevan karena pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 tercatat melambat menjadi 3,37 persen dibanding 4,37 persen pada tahun sebelumnya.
Pertamina Pastikan Distribusi Tetap Berjalan
Menanggapi keluhan nelayan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan distribusi BBM subsidi untuk nelayan tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah.
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyebut stok BBM subsidi masih tersedia dan disalurkan sesuai peruntukan.
“Kami memastikan alokasi BBM subsidi tetap disalurkan sesuai ketentuan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).
Pertamina juga mulai menerapkan penggunaan aplikasi XStar untuk verifikasi distribusi BBM subsidi bagi nelayan. Sistem tersebut diklaim dapat meningkatkan transparansi penyaluran.
Namun bagi sebagian nelayan di Pantai Purus, kebijakan itu belum sepenuhnya menyelesaikan masalah di lapangan. Mereka masih harus mengantre sejak dini hari demi mendapatkan bahan bakar agar kapal tetap bisa melaut.
Desakan Perbaikan Distribusi BBM
Sejumlah pihak kini mendesak adanya langkah cepat untuk mengatasi persoalan distribusi BBM subsidi di wilayah pesisir Sumatera Barat.
Beberapa usulan yang muncul antara lain pengetatan pengawasan SPBU, penyederhanaan administrasi bagi nelayan, penambahan kuota BBM subsidi selama masa transisi kenaikan harga, hingga percepatan integrasi sistem digital distribusi.
Bagi nelayan kecil di Pantai Purus, solusi tersebut dinilai mendesak agar aktivitas melaut tidak semakin terhambat.
Sebab jika kondisi terus berlanjut, bukan hanya penghasilan nelayan yang terancam, tetapi juga rantai pasokan ikan dan ekonomi pesisir Sumatera Barat secara keseluruhan.
Pertalite langka Nelayan Padang Pantai Purus BBM subsidi Sumatera Barat Harga ikan Ekonomi pesisir Pertamina SPBU Padang BBM nelayan
