Pemprov Sumbar Gandeng BPKP Evaluasi Anggaran 2026, Ini Tujuannya
Pemprov Sumbar Gandeng BPKP Evaluasi Anggaran 2026, Ini Tujuannya
KabaSumbar - Bagaimana memastikan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar formalitas? Itulah pertanyaan yang coba dijawab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Langkah ini dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran tahun 2026, yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar pada Selasa (7/4/2026).
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menggandeng BPKP Perwakilan Sumbar untuk melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif. Ia menekankan pentingnya kualitas perencanaan agar selaras dengan penganggaran serta implementasi program yang efektif.
Menurutnya, sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi menjadi kunci agar setiap program pemerintah benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Kegiatan ini turut melibatkan bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Mereka hadir dalam agenda penerimaan Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 yang disampaikan oleh BPKP.
Dengan keterlibatan seluruh kepala daerah, evaluasi ini diharapkan tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga terimplementasi hingga ke kabupaten dan kota.
Pendekatan kolaboratif ini dinilai penting untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di seluruh wilayah Sumbar.
Evaluasi perencanaan dan penganggaran menjadi isu krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Tanpa evaluasi yang tepat, program pembangunan berisiko tidak efektif atau bahkan tidak tepat sasaran.
Sebagai tambahan konteks, penguatan sistem pengawasan dan perencanaan juga menjadi perhatian nasional dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk mencegah pemborosan anggaran dan meningkatkan transparansi publik.
Di Sumatera Barat sendiri, langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui kerja sama dengan BPKP, Pemprov Sumbar menargetkan beberapa hasil konkret, antara lain:
- Perencanaan program yang lebih matang dan terukur
- Penggunaan anggaran yang lebih efisien
- Program pembangunan yang tepat sasaran
- Peningkatan akuntabilitas pemerintahan
Jika berjalan optimal, evaluasi ini bisa menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai penutup, langkah Pemprov Sumbar ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola keuangan daerah tidak lagi menjadi wacana, tetapi mulai diwujudkan melalui aksi nyata. Tantangannya kini adalah memastikan hasil evaluasi benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan.
Sumbar PemprovSumbar Anggaran2026 BPKP Padang BeritaDaerah Pemerintahan EkonomiDaerah
