Matangkan Persiapan Pilwana Serentak, DPRD Kabupaten Solok Bahas Anggaran Hingga Klausul E Voting dengan DPMN
KabaSumbar -Matangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak, DPRD di Kabupaten Solok melakukan rapat kerja membahas strategi dan prosedural Pilwana dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) setempat, Senin (25/5/2026) di Arosuka.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir didampingi wakil ketua DPRD Armen Plani, mengulik berbagai aspek yang menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Pilwana Serentak, terutama kaitannya dengan tahapan pelaksanaan, kesiapan anggaran, regulasi Pilwana hingga klausul penerapan E-voting yang tertuang dalam Peraturan Daerah.
"Pilwana serentak yang akan dilaksanakan di 23 Nagari pada 11 Kecamatan menjadi perhatian utama DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah,"tegas Ketua DPRD Ivoni Munir.
Ivoni menegaskan, bahwa pelaksanaan Pilwana harus berjalan demokratis, transparan, aman serta mampu melahirkan pemimpin nagari yang benar-benar mendapat kepercayaan masyarakat.
Terhadap itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok, Dr. Hendrianto,SST,MPSSp memaparkan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilwana mulai dari pembentukan panitia, verifikasi administrasi calon, penetapan daftar pemilih, masa kampanye hingga pelaksanaan pemungutan suara.
"Pilwana serentak yang akan dilaksanakan di 23 Nagari pada 11 Kecamatan menjadi perhatian utama DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah,"tegas Ketua DPRD Ivoni Munir.
Ivoni menegaskan, bahwa pelaksanaan Pilwana harus berjalan demokratis, transparan, aman serta mampu melahirkan pemimpin nagari yang benar-benar mendapat kepercayaan masyarakat.
Terhadap itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok, Dr. Hendrianto,SST,MPSSp memaparkan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilwana mulai dari pembentukan panitia, verifikasi administrasi calon, penetapan daftar pemilih, masa kampanye hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Selain itu, DPMN dan DPRD juga membahas kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi persoalan di lapangan. Termasuk tentang anggaran Pilwana, juga menjadi perhatian serius anggota DPRD.
Sejumlah anggota meminta agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan Pilwana. DPRD juga mengingatkan agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Suasana raker Pilwana dengan DPMN Kabupaten Solok
Kesiapan E Voting
Suasana rapat semakin hidup ketika pembahasan menyentuh klausul E-voting dalam Perda Pilwana. Sejumlah anggota DPRD memberikan berbagai masukan, kritik, saran serta pertanyaan terkait kesiapan daerah dalam menerapkan sistem pemungutan suara berbasis elektronik tersebut.
Beberapa anggota menyoroti kesiapan infrastruktur jaringan, kemampuan sumber daya manusia, keamanan data hingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem E-voting.
Selain itu, anggota DPRD juga meminta pemerintah daerah benar-benar melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan saat pelaksanaan Pilwana nanti.
Pengawasan terhadap netralitas panitia, aparatur nagari serta potensi konflik sosial juga menjadi perhatian penting dalam rapat kerja tersebut.
Raker ini menjadi bentuk keseriusan DPRD Kabupaten Solok dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan seluruh tahapan Pemilihan Wali Nagari serentak berjalan sesuai regulasi, aspiratif dan mampu menciptakan stabilitas pemerintahan nagari yang lebih baik ke depan.
Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan Pilwana serentak di Kabupaten Solok dapat berlangsung sukses, aman dan demokratis. (Irman Kuto)
Suasana rapat semakin hidup ketika pembahasan menyentuh klausul E-voting dalam Perda Pilwana. Sejumlah anggota DPRD memberikan berbagai masukan, kritik, saran serta pertanyaan terkait kesiapan daerah dalam menerapkan sistem pemungutan suara berbasis elektronik tersebut.
Beberapa anggota menyoroti kesiapan infrastruktur jaringan, kemampuan sumber daya manusia, keamanan data hingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem E-voting.
Selain itu, anggota DPRD juga meminta pemerintah daerah benar-benar melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan saat pelaksanaan Pilwana nanti.
Pengawasan terhadap netralitas panitia, aparatur nagari serta potensi konflik sosial juga menjadi perhatian penting dalam rapat kerja tersebut.
Raker ini menjadi bentuk keseriusan DPRD Kabupaten Solok dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan seluruh tahapan Pemilihan Wali Nagari serentak berjalan sesuai regulasi, aspiratif dan mampu menciptakan stabilitas pemerintahan nagari yang lebih baik ke depan.
Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan Pilwana serentak di Kabupaten Solok dapat berlangsung sukses, aman dan demokratis. (Irman Kuto)
