Cegah Persoalan Hukum, Eka Putra Minta OPD Perkuat Koordinasi dengan Forkopimda
KabaSumbar - Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berjalan sendiri dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dinilai penting, terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum dan melibatkan lintas sektor.
Pesan tersebut disampaikan Eka Putra saat menggelar silaturahmi dan diskusi bersama unsur Forkopimda di Pagaruyung, Senin (31/8/2026) pagi.
Pertemuan itu tidak sekadar menjadi ajang mempererat hubungan antarlembaga, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang sekaligus menyamakan langkah dalam menjalankan agenda pembangunan Kabupaten Tanah Datar.
"Pertemuan pagi ini dalam rangka silaturahmi dan diskusi untuk kemajuan Kabupaten Tanah Datar ke depannya serta berbagai kegiatan yang akan kita laksanakan," kata Eka Putra.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan koordinasi yang kuat dengan Forkopimda agar berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan tepat.
Sinergi tersebut, kata dia, juga diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan sekaligus mendukung terciptanya situasi daerah yang aman dan kondusif.
"Sinergitas ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat serta menyukseskan program-program prioritas Kabupaten Tanah Datar," ujarnya.
Eka Putra kemudian mengingatkan jajaran OPD agar tidak mengambil langkah sendiri dalam melaksanakan kegiatan, khususnya program yang memiliki potensi persoalan hukum.
Ia meminta koordinasi dilakukan sejak awal, termasuk melalui pendampingan bersama unsur Forkopimda. Dengan demikian, setiap kegiatan pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga tetap berada dalam koridor aturan.
"Kita berharap setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Karena itu, OPD perlu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan Forkopimda agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan," tegasnya.
Pesan tersebut disampaikan Eka Putra saat menggelar silaturahmi dan diskusi bersama unsur Forkopimda di Pagaruyung, Senin (31/8/2026) pagi.
Pertemuan itu tidak sekadar menjadi ajang mempererat hubungan antarlembaga, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang sekaligus menyamakan langkah dalam menjalankan agenda pembangunan Kabupaten Tanah Datar.
"Pertemuan pagi ini dalam rangka silaturahmi dan diskusi untuk kemajuan Kabupaten Tanah Datar ke depannya serta berbagai kegiatan yang akan kita laksanakan," kata Eka Putra.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan koordinasi yang kuat dengan Forkopimda agar berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan tepat.
Sinergi tersebut, kata dia, juga diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan sekaligus mendukung terciptanya situasi daerah yang aman dan kondusif.
"Sinergitas ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat serta menyukseskan program-program prioritas Kabupaten Tanah Datar," ujarnya.
Eka Putra kemudian mengingatkan jajaran OPD agar tidak mengambil langkah sendiri dalam melaksanakan kegiatan, khususnya program yang memiliki potensi persoalan hukum.
Ia meminta koordinasi dilakukan sejak awal, termasuk melalui pendampingan bersama unsur Forkopimda. Dengan demikian, setiap kegiatan pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga tetap berada dalam koridor aturan.
"Kita berharap setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Karena itu, OPD perlu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan Forkopimda agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan," tegasnya.
Perkuat koordinasi dengan forkopimda
Bupati menilai koordinasi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila keamanan dan kondusivitas daerah terganggu.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan unsur Forkopimda lainnya harus terus dibangun. Dengan koordinasi yang solid, berbagai persoalan diharapkan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Eka Putra berharap pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga, sehingga agenda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai ketentuan.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar Ryan Palasi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., Kapolres Tanah Datar AKBP Marwan Fajrin, S.I.K., M.I.K., serta sejumlah Kepala OPD terkait. (reyhan)
