Beranda DPD RI Wakil Ketua DPD RI Akui Pajak Bebani Masyarakat

Wakil Ketua DPD RI Akui Pajak Bebani Masyarakat

kereta
Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Najamudin, mengakui bahwa pajak Indonesia sangat ekstraktif, dan membebani masyarakat di semua level sosial.

“Paradigma pajak tidak boleh disamakan dengan sistem upeti yang dipaksakan dengan kekerasan”, kata Wakil Ketua DPD RI Sultan.

Wakil Ketua DPD RI mengatakan demikian menanggapi artis multitalenta terkenal Soimah Pancawati, yang baru-baru ini mengisahkan pengalaman tak menyenangkan oleh tindakan oknum petugas pajak.

Artis senior itu bahkan mengaku pernah didatangi petugas pajak dengan membawa debt collector.

“Bangsa kita sangat terkenal dengan kedermawanan sosial. Tapi sistem dan karakter petugas pajak yang cenderung tak peduli situasi dan kondisi keuangan wajib pajak, berkontribusi pada kurangnya rasa tanggung jawab dan kerelaan bayar pajak masyarakat kepada negara”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya Sabtu Jum’at (07/04).

Menurutnya, pendekatan sistem pajak yang ekstraktif sedikit banyak mempengaruhi kinerja perekonomian terutama bagi pelaku usaha mikro kecil. Akibat kesan pajak menjadi sangat menakutkan bagi pelaku usaha.

“Karena ketakutan, sangat naluriah jika masyarakat berpikir untuk menghindari pajak atau setidaknya membayar dengan perhitungan dan nilai yang seharusnya”, ungkapnya.

“Kami harap Sistem penagihan pajak harus dibangun dengan pendekatan yang profesional dan ramah dengan perhitungan yang proporsional”, pinta mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Meski sudah dianggap ekstraktif, Sultan mengeluhkan tax Ratio Indah masih menjadi salah yang terendah di kawasan ASEAN.

Rasio pajak Indonesia berada di bawah rata-rata dunia yang sebesar 13,5%. Rasio pajak Indonesia tahun 2022 dilaporkan hanya 10,4%.

“Sehingga sangat dibutuhkan reformasi sistem perpajakan Nasional secara komprehensif”, jelas Sultan.

“Apalagi saat ini Institusi pajak dan bea cukai masih menjadi sorotan publik yang tentu saja berdampingan pada public trust”, tutup Senator Sultan.

Editor: Khairul Ramadan

Facebook Comments