Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah diminta oleh Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi agar terbuka dalam penempatan pejabat.
Mahyedi juga diminta agar dalam proses mutasi tidak berdasarkan dukungan saat pilkada apalagi hanya untuk kepentingan kelompok.
“Penempatan pejabat harus dilakukan secara terbuka, tidak berdasarkan kepentingan kelompok, daerah maupun dukungan yang diberikan pada saat pemilihan,” ujar Supardi, dikutip dari langgam.id, Jumat (12/3/2021).
Supardi menyampaikan hal ini usai mendengarkan pidato Mahyeldi dalam rapat paripurna DPRD Sumbar. Dalam paripurna itui, Gubernur Sumbar ini mengatakan akan memberikan perhatian besar kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
Gubernur juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga jadi program Mahyeldi.
Merespons pidato itu, Supardi menyebut berkualitas sumber daya manusia dan anggaran yang mencukupi akan sangat berpengaruh pada pencapaian target gubernur. Dia berharap gubernur dan wakil gubernur bisa berinovasi untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
“Harus ada inovasi dan kreativitas untuk menggenjot penerimaan daerah terutama dari pendapatan asli daerah. Juga dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi dengan program pembangunan nasional serta program pembangunan di kabupaten dan kota agar semua prioritas dapat berjalan secara maksimal,” ungkapnya.
Supardi juga mengingatkan agar masalah akibat pandemi covid-19 tetap diatasi maksimal. Sebab, kata dia, kondisi pandemi sudah menyebabkan kemiskinan dan meningkatnya pengangguran.
“Upaya penanganan pandemi yang masih berlangsung, pemulihan ekonomi, masalah peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan yang terjadi disebabkan pandemi memberikan tekanan yang cukup berat namun harus segera diatasi,” ujarnya.
Facebook Comments