BerandaDaerahPadangKrisis Air Pengairan Akibat 2 Irigasi Rusak Total, Pemko Padang Mengadu ke...

Krisis Air Pengairan Akibat 2 Irigasi Rusak Total, Pemko Padang Mengadu ke Pemerintah Pusat

KabaSumbar  – Krisis air pengairan menjadi problema panjang warga kota Padang pasca banjir bandang sejak akhir November 2025 lalu. Kondisi itu terjadi akibat 2 irigasi mengalami rusak total. hingga  lahan sawah warga mengalami kekeringan.

Menyikapi krisis pengairan itu, Walikota Padang Fadly Amran meninjau lokasi irigasi di Bendungan Koto Tuo, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (27/1/2026) siang.

Kedatangan Fadly Amran guna memastikan percepatan pemulihan aliran irigasi lantaran tak ingin sawah warga terus mengalami kekeringan, yang berdampak terhadap ribuan hektare lahan pertanian masyarakat.

Terhadap itu, Fadly Amran mengatakan, panjang jalur irigasi cukup signifikan, sehingga menjadi  tantangan bagi Pemko Padang untuk melakukan pemulihan krisis air.

“Sawah yang terdampak sekitar 3.100-an hektar. Jalur irigasinya memang cukup panjang, tapi ini akan kita kebut secepatnya bersama Kementerian dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Fadly.

Upaya pemulihan krisis air pengairan ini, kata Fadly,  pihaknya sudah menyerahkan data secara lengkap kepada Pemerintah Pusat. Data dimaksud  mencakup by name by address, by koordinat, mulai dari sawah, tambak hingga ladang masyarakat yang terdampak.

“Koordinat lokasi-lokasi sawah, tambak, dan ladang sudah kita submit semuanya. Saat ini Balai Sungai sedang bekerja untuk mengembalikan aliran sungai seperti sediakala. Kita bisa melihat pekerjaan yang cukup masif, ini masih dalam kerangka tanggap darurat,” jelasnya.

Fadly Amran menegaskan, pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan, Pemko Padang mengharapkan penanganan yang lebih komprehensif, seperti pembangunan sabo dam, cek dam, dan proyek besar lainnya guna meminimalisir dampak banjir bandang, sekaligus mengatasi krisis air pengairan.

Saat ini, status penanganan masih berada pada fase transisi tanggap darurat. Sementara, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Kota Padang telah mengajukan anggaran sebesar Rp3,6 triliun.

Disebutkan, anggaran ini mencakup seluruh aspek pembangunan, baik infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lainnya.

“Kita sangat berharap ada percepatan, agar masyarakat yang terdampak bisa merasakan bahwa pemerintah benar-benar gerak cepat dalam mengatasi permasalahan yang ada,” ungkap Fadly Amran.(Irman  Kuto/*)

 

Facebook Comments

- Advertisement -
- Advertisement -