KabaSumbar – Krisis air bersih yang berkepanjangan di Kota Padang kembali menuai sorotan dari DPRD. Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menilai persoalan tersebut merupakan cerminan kegagalan Pemerintah Kota Padang dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Wali Kota Padang Fadly Amran beserta jajaran. Ia menegaskan bahwa buruknya pelayanan air bersih tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Menurut Wahyu, permasalahan air bersih bukan sekadar kendala teknis atau akibat kondisi alam, melainkan menunjukkan minimnya keseriusan dan respons cepat birokrasi Pemko Padang. Ia menilai, dengan perencanaan yang matang dan kerja yang terukur, krisis tersebut seharusnya tidak berlangsung selama ini.
“Jika pemerintah kota bekerja secara sungguh-sungguh, persoalan ini tidak akan berlarut. Pemerintah pusat telah membuka peluang bantuan yang besar, namun tidak dimanfaatkan secara optimal,” kata Wahyu, Selasa (27/1/2026) malam.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebenarnya telah menyiapkan langkah konkret untuk membantu Kota Padang, salah satunya dengan pembangunan ratusan sumur bor bagi wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.
Namun, peluang tersebut dinilai terhambat karena Pemko Padang tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Wahyu menyebut, pemerintah kota hanya mengajukan jumlah yang sangat terbatas dari total bantuan yang ditawarkan.
“Sebagaimana disampaikan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa, pemerintah pusat siap membangun hingga 300 sumur bor. Faktanya, Pemko Padang hanya mengusulkan lima unit. Ini menjadi masalah serius,” ujarnya.
Wahyu menilai, kendala utama dalam penanganan krisis air bersih bukan terletak pada anggaran atau komitmen pusat, melainkan pada lemahnya manajemen serta kurangnya kesungguhan jajaran Pemko Padang dalam menindaklanjuti solusi yang tersedia. Kondisi tersebut dinilainya sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan daerah.
Selain itu, ia juga mengkritisi gaya kepemimpinan Wali Kota Padang yang dianggap lebih menonjolkan pencitraan politik ketimbang menyelesaikan persoalan mendesak masyarakat. Wahyu meminta agar Wali Kota Padang menghentikan narasi politik dan fokus menjalankan tugas pemerintahan.
“Rakyat saat ini membutuhkan air bersih, bukan janji dan pencitraan. Ambisi politik masih jauh, sementara kebutuhan dasar warga harus segera diselesaikan. Ini menjadi bukti kegagalan pemerintah daerah,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan sedang mempertimbangkan langkah politik lanjutan, termasuk kemungkinan penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya mendorong pertanggungjawaban eksekutif atas kinerja yang dinilai belum maksimal.
Wahyu menegaskan, masyarakat Kota Padang membutuhkan tindakan nyata dan solusi konkret, bukan sekadar pernyataan simbolik. “Yang diharapkan warga adalah kerja cepat, kebijakan yang berpihak, dan langkah nyata untuk mengakhiri krisis air bersih yang terus membebani kehidupan masyarakat,” pungkasnya.
Facebook Comments