KabaSumbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang telah menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2024 dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) II. Pansus ini diketuai oleh Rachmad Wijaya, didampingi oleh Miswar Jambak sebagai Wakil Ketua dan Arnedi Yarmen sebagai Sekretaris, serta dikoordinasi oleh Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye. Sejumlah anggota Komisi II juga dilibatkan, antara lain Rafli Boy, Faisal Nasir, Surya Jufri, Christian Rudy Kurniawan Sutiono, Indra Guswandi, dan Yosrizal Effendi.
Selama empat hari, mulai Selasa (11 Maret) hingga Jumat (14 Maret), Pansus II menggelar pembahasan intensif terkait sektor ekonomi dan pembangunan. Fokus diskusi dilakukan bersama delapan OPD yang menjadi mitra kerja, yaitu Bapenda, BPKAD, Dinas Perdagangan, PSM, PDAM, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perikanan dan Pangan.
Dorongan Serius ke Bapenda untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
Rachmad Wijaya menegaskan bahwa Bapenda sebagai instansi pengelola PAD sekaligus koordinator TAPD harus mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan kinerja mereka. Potensi PAD kita besar, namun belum tergarap secara maksimal. Kami mendorong Bapenda untuk menghadirkan inovasi, khususnya melalui sistem digital, katanya dalam pernyataan via telepon, Jumat (14 Maret).
Pasar Tradisional dan Transparansi Aset Jadi Sorotan
Pansus II juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset daerah serta efisiensi pengelolaan pasar. Dinas Perdagangan diminta melakukan kajian menyeluruh terhadap sembilan pasar di Kota Padang agar potensi PAD bisa lebih optimal. “Target Rp6 miliar setahun itu terlalu kecil untuk jumlah pasar sebanyak itu. Jika perlu, gunakan jasa auditor independen untuk menghitung potensi yang sebenarnya,” kata Rachmad.
Pasar yang dimaksud meliputi Pasar Raya, Tanah Kongsi, Bandar Buat, Gaung, Lubuk Buaya, Nanggalo, Belimbing, Simpang Haru, dan Ulak Karang.
Evaluasi Kinerja PSM: Harus Serius atau Dibubarkan
Rachmad juga mengungkapkan keprihatinan terhadap minimnya hasil dari pengelolaan PSM selama enam tahun terakhir. Tiga unit layanan yang dikelola Trans Padang, retribusi Pantai Air Manis, dan perparkiran dinilai belum memberikan kontribusi signifikan. “Kalau memang terus jadi beban, lebih baik dibubarkan daripada terus diberi suntikan modal tanpa hasil,” ujarnya.
Pemberdayaan Petani Muda dan Transformasi Digital di Berbagai OPD
Sementara itu, Dinas Pertanian diminta lebih fokus pada pemberdayaan petani milenial melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, mengingat terbatasnya lahan pertanian di kota.
Untuk Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perikanan dan Pangan, dorongan diarahkan pada percepatan digitalisasi layanan publik. “Kita ingin masyarakat lebih mudah dalam bertransaksi dan mengakses layanan secara nontunai. Itu bagian dari adaptasi zaman,” tegasnya.
PDAM dan Layanan Air Bersih Jadi Prioritas
PDAM Kota Padang juga tak luput dari sorotan. Saat ini, cakupan layanan air bersih baru mencapai 51 persen. DPRD melalui Pansus II meminta agar target 2025 ditingkatkan menjadi 60 persen agar masyarakat dapat menikmati layanan air bersih secara merata.
Potensi Parkir yang Besar Tapi Belum Tergarap Maksimal
Terakhir, Rachmad menyoroti sektor parkir sebagai potensi PAD yang belum digarap dengan maksimal. Dengan lebih dari 300 titik parkir yang dikelola Pemko, pendapatan yang diperoleh hanya sekitar Rp1,8 miliar per tahun. “Padahal target realistisnya bisa mencapai Rp6 miliar. Kita pertimbangkan untuk melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar bisa menilai potensi aktualnya,” pungkasnya.
Facebook Comments