KabaSumbar – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang pada semester pertama 2025 menjadi sorotan Ketua Komisi II DPRD, Rachmad Wijaya. Di tengah apresiasi untuk OPD yang sukses memenuhi target, ia juga mengkritik keras OPD yang masih jauh dari harapan
Namun, dalam rapat evaluasi yang berlangsung pada Selasa (8/7/2025), Rachmad juga secara tegas menyoroti OPD yang belum mampu menunjukkan kinerja optimal, khususnya dalam hal capaian PAD.
“Bagi OPD yang belum memenuhi target, ini merupakan sinyal bagi Wali Kota Padang untuk segera turun tangan. Diperlukan langkah konkret untuk mendorong perbaikan kinerja. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengumpulan PAD juga perlu lebih digencarkan,” tegas Rachmad, yang mewakili daerah pemilihan Padang Selatan dan Padang Timur.
Menurutnya, secara keseluruhan realisasi PAD Kota Padang per 8 Juli 2025 telah mencapai Rp445 miliar atau setara 49,76 persen dari total target tahun ini yang sebesar Rp894,3 miliar.
Meski demikian, ia menyebutkan, angka tersebut masih bisa lebih tinggi jika seluruh OPD dapat bekerja secara maksimal.
“Masih ada waktu enam bulan lagi. Saya berharap sisa waktu ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Rachmad mengungkapkan tiga OPD yang menjadi perhatian khusus DPRD karena capaian PAD-nya masih di bawah 40 persen.
- Dinas Perhubungan (Dishub)
Capaian PAD Dishub baru mencapai Rp1,25 miliar dari target Rp3,39 miliar atau sekitar 36,88 persen.
Rachmad menilai, sektor retribusi seperti parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, dan layanan mobil derek masih perlu digarap lebih serius. - Dinas Perdagangan (Disdag)
Dinas ini baru mencatatkan pendapatan Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar, atau hanya 24,43 persen.
Rendahnya capaian ini disinyalir karena lemahnya pengelolaan retribusi pasar, toko, serta penyedotan kakus. - Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
DLH menjadi OPD dengan capaian terendah, yakni hanya Rp14,96 miliar atau sekitar 23,27 persen dari target Rp64,3 miliar.
Sebagian besar pendapatan DLH bersumber dari retribusi kebersihan, pengelolaan sampah, dan kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM.
“Ini butuh perhatian lebih serius dari Wali Kota. Potensi di sektor ini sebenarnya besar,” tambah Rachmad.
Selain menyampaikan kritik, Rachmad juga memuji kinerja OPD yang berhasil mencapai dan melampaui target PAD.
- Dinas Pariwisata tercatat sukses merealisasikan PAD sebesar Rp495 juta dari target Rp400 juta, atau setara 123,75 persen.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga hampir memenuhi target, dengan capaian Rp33,83 miliar dari target Rp34 miliar, atau sekitar 99,50 persen.
Ia berharap keberhasilan ini bisa menjadi contoh bagi OPD lain dalam menyusun strategi peningkatan PAD, khususnya dengan menggali potensi sektor layanan publik dan pengelolaan aset daerah.
Lebih jauh, Rachmad menegaskan bahwa digitalisasi harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan PAD Kota Padang.
“Digitalisasi bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan untuk memperkuat akuntabilitas, mempercepat layanan, serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan PAD,” tegasnya.
Ia mendorong seluruh OPD untuk segera menerapkan sistem digital, mulai dari pengumpulan hingga pelaporan, agar prosesnya lebih efektif, efisien, dan terukur.
Rachmad optimistis, jika OPD bergerak cepat dan serius, target PAD pada semester kedua 2025 dapat dicapai.
“Realisasi PAD ini sangat penting untuk menopang pembangunan kota. Kami berharap Kota Padang dapat menjadi kota yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi,” tutupnya.
Baca juga: Bank Nagari Permudah Masyarakat dan Perantau Buka Rekening Secara Online
Facebook Comments