KabaSumbar – Validasi data menjadi faktor kunci agar pengajuan bantuan pascabencana tidak terhambat di tingkat pusat. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dinilai strategis untuk menyamakan persepsi dan kebijakan.
Guna memperkuat validasi data itu, Wabup Solok H. Candra melakukan bargaining melalui koordinasi langsung dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (28/01/2026), di Kantor BPBD Sumbar.
Terobosan itu diambil Wabup Candra, sebagai penguatan aspek teknis dan administrasi bantuan pada fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Solok.
Wakil Bupati Solok menjelaskan, pertemuan dengan BPBD Sumbar menjadi bagian penting dari upaya memastikan seluruh proses bantuan pascabencana berjalan sesuai ketentuan, khususnya terkait pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
“Setelah masa tanggap darurat, tantangannya bukan lagi sekadar bantuan darurat, tetapi bagaimana memastikan pemulihan berjalan terencana. Banyak hal teknis yang di bahas, terutama menyangkut validasi data, angka, dan petunjuk teknis yang diminta pemerintah pusat,” ujar Wabup Candra.
Ikut hadir pada kesempatan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul, S.Sos dan Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab.
Menyambut hangat kedatangan Wabup Candra, Kalaksa BPBD Sumbar Dr. Erasukma Munaf, ST, MM, mengatakan, jenis bantuan tidak hanya mencakup huntap, tetapi juga rencana bantuan rumah ibadah terdampak, pembangunan jembatan gantung, serta kebutuhan infrastruktur penunjang lainnya.
Erasukma Munaf mengaku takjub atas respon cepat pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di Sumatera Barat, yang dinilai tidak terlepas dari solidnya komunikasi antara pimpinan daerah, Forkopimda, serta dukungan masyarakat di ranah dan rantau.
“Koordinasi dan kebersamaan menjadi kekuatan kita di Sumatera Barat. Ini yang membuat proses penanganan bencana lebih cepat dan respon pusat juga cepat, karena laporan dan komunikasi berjalan dengan baik,” kata Erasukma.
Kalaksa BPBD SUmbar lantas menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah terdampak, terutama soal validasi data teknis dan proposal bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Sinkronisasi antar OPD mutlak diperlukan agar proses rehab rekon bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Khairul menegaskan, agenda koordinasi ini menjadi pijakan awal untuk menindaklanjuti pengajuan rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB, sekaligus memastikan daerah memahami mekanisme teknis penerimaan bantuan.
“Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” katanya.
Pertemuan itu sekaligus menegaskan pentingnya validasi data yang disinergikan antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam fase pascabencana.
Valisadi sata tidak hanya untuk mempercepat bantuan, tetapi juga untuk membangun kesepahaman agar pemulihan berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (Irman Kuto)
Facebook Comments