Beranda Daerah Ahli Hukum Sebut Surat Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur Sumbar Adalah Kejahatan

Ahli Hukum Sebut Surat Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur Sumbar Adalah Kejahatan

Surat Sumbangan
Ahli Hukum Tata Negara, Suharizal ikut mengomentari mengenai persoalan adanya surat sumbangan yang bertanda tangan Gubernur Sumbar terkait pembuatan buku 100 hari kerja kepala daerah tersebut.

Menurut Suharizal, persoalan surat sumbangan yang bertandatangan Gubernur Sumbar merupakan sebuah kejahatan bukan pelanggaran. Dia mengibaratkan, jika bawa mobil tapi tidak ada SIM termasuk pelanggaran, tetapi bawa mobil dan nabrak inilah kejahatan.

“Jadi bisa dibaca undang-undang Tipikor, pemda, kebebasan informasi publik. Tapi ada yang agak miris setiap kabupaten/kota termasuk provinsi punya peraturan daerah tentang sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah,” jelas Suharizal dalam acara Advokat Bicara bertema Membongkar Kasus Surat Gubernur Minta Sumbangan, Jumat malam (27/8/2021).

Suharizal melanjutkan, kalau di Sumatera Barat ada Perda nomor 1 tahun 2013. Namun dia tak habis pikir kenapa Sekda tidak mengetahui hal ini.

Suharizal pun menjelaskan, bahwa sumbangan pihak ketiga adalah partisipasi perseorangan atau badan untuk terlibat dalam kegaiatan pembangunan daerah sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap kesuksesan pembangunan daerah.

Dibaca pada pasal turunannya ada tiga jenis yakni uang, barang, dan jasa. Turun lagi ke bawah, yakni harus masuk satu rekening atau rekening SKPD/OPD, dan dimunculkan di APBD. Pasal terakhirnya wajib diumumkan ke masyarakat.

“Jadi menjadi aneh jika persoalan itu dianggap biasa-biasa saja. Itu (surat sumbangan) merupakan pelanggaran. Ini ada aturan perundangan yang dilanggar,” ujar Suharizal.

Apalagi kata Suharizal, dalam Perda tersebut intinya jika masyarakat ingin memberikan uang ke daerah harus masuk ke APBD. Tidak ada istilahnya masyarakat memberikan uang ke Pemda tapi tidak ada catatannya.

Selain itu, di pasal 76 undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014 berbunyi kepala daerah dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan perorangan.

“Jadi tegas disebutkan bahwa Gubernur tidak boleh memberikan kebijakan yang menguntungkan perorangan, yang tidak terbantahkan lagi surat sumbangan itu asli pakai tanda tangan Gubernur, ada tanda tangan Gubernur, dan tidak masuk rekening daerah,” tutur Suharizal.

Maka itu, Suharizal menyarankan, DPRD Sumbar harus mengambil tindakan. Pasalnya dulu juga ada kasus saat Ketua DPRD Kota Padang minta bola ke Bank Nagari langsung diberhentikan menjadi ketua.

“Tapi sekarang aneh, kenapa DPRD masih diam-diam saja. Satu lagi, persoalan surat ini seharusnya bukan tugas Kanit Umum Polresta, tapi bagian tindakan pidana korupsi,” tukasnya.

Source: Haluan Padang

Facebook Comments

Artikulli paraprakAhmad Dhani Sebut Maia Estianty Hanya Tukang Ghibah
Artikulli tjetërWakili Sumbar, Atlet Berprestasi untuk PON-XX Papua asal Kabupaten Solok Berangkat Tanpa Apresiasi Pemkab