BerandaDaerahHotel Balairung Jakarta Milik Pemprov Sumbar Selalu Merugi, DPRD Bentuk Pansus

Hotel Balairung Jakarta Milik Pemprov Sumbar Selalu Merugi, DPRD Bentuk Pansus

Hotel Balairung Jakarta
Permasalahan yang dialami Hotel Balairung Jakarta, yang dikelola oleh PT. Balairung Citra Jaya sangat krusial. Kini, sedang disorot oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.

Selain Hotel Balairung Jakarta, DPRD Sumbar juga menyorot terkait pengelolaan Bank Nagari yang terkait laporan keuangan karena sekitar Rp130 miliar lebih dana penyertaan modal dikucurkan ke kedua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar ini.

Terkait hal tersebut, DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna pembentukan dan penetapan keanggotaan Pansus pembahasan tindak lanjut LHP BPK atas kegiatan pengelolaan Hotel Balairung Jakarta yang dikelola PT Balairung TA 2018- 2020.

Paripurna berlangsung di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Senin (15/2/2021). Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, berdasarkan pelaksanaan pasal 17 ayat 2 UU nomor 15 tahun 2004 tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Sebelumnya, BPK perwakilan Sumbar menyerahkan kepada DPRD LHP kinerja atas efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020.

Termasuk LHP kinerja atas efektivitas pengelolaan Bank Nagari dan instansi terkait lainnya tahun buku 2018-2020. Kemudian LHP atas kepatuhan penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020.

“Kita membahas LHP BPK dengan membentuk panitia khusus pembahasan LHP atas LKPD dengan opini selain wajar tanpa pengecualian dan pemeriksaan tujuan tertentu termasuk pemeriksaan kepatuhan,” kata Supardi.

Supardi juga mengatakan, DPRD melakukan pemantauan tindak lanjut kinerja pemerintah daerah untuk LHP atas LKPD dengan opini WTP dan pemeriksaan kinerja.

“DPRD melihat permasalahan pengelolaan PT Balairung Citra Jaya Sumbar sangat krusial karena berdampak pada kelangsungan operasional BUMD milik pemprov Sumbar tersebut,” jelas Supardi.

Dikhawatirkan, lanjut Supardi, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk saham dengan nilai sebesar Rp.130.767.000.000 ditambah penyertaan modal Pemkab/Pemko lainnya akan mengalami kerugian lebih dalam.

Keputusan DPRD diberi nomor: 3/SB/2021 tentang pembentukan dan penetapan keanggotaan panitia khusus pembahasan tindak lanjut LHP BPK kepatuhan atas pelaksanaan tahun buku 2018- 2020 PT Balairung Citra Jaya Sumbar.

“Kita berikan kepada anggota Pansus melakukan pemilihan ketua, wakil ketua dan Sekreatris pansus,” ujar Supardi.

Facebook Comments