BerandaPolitikDKPP Akan Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok Terkait Kode Etik

DKPP Akan Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok Terkait Kode Etik

Bawaslu
KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 172-PKE-DKPP/XI/2020.

KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok diperkarakan oleh Calon Bupati Kabupaten Solok pada Pilkada 2020 lalu, Iriadi Dt Tumanggung melalui kuasanya Ganefri Indra Yanti dan Syaiwat Hamli.

Teradu perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok yakni, Gadis M, Jons Manedi, Yusrial, Defil, dan Vivin Zulia Gusmita masing-masing sebagai Teradu I – V. Selain itu, Pengadu juga melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Solok yakni Afri Memori, Andri Junaidi, dan Mara Prandes sebagai Teradu VI, VII, dan VIII.

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok didalilkan tidak menetapkan Pengadu sebagai calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok 2020 sebagaimana dalam SK No. 80/PL.02.3-KPt/1302/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.

Sedangkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Solok didalilkan mengikutsertakan Aermadepa, Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Unsur Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dalam sidang penyelesaian sengketa pemilihan sebagai penasehat hukum.

Plt Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Barat.

“Agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” katanya, Rabu (3/2/2021).

Ditambahkannya, sidang akan diadakan secara virtual pada Kamis (04/2/2021) pukul 10.00 WIB, dengan Ketua Majelis di Jakarta dan seluruh pihak berada di daerah masing-masing.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” imbuhnya.

Facebook Comments