Bawaslu Proses ASN dan Wali Nagari Yang Berpihak Ke Pasangan Calon

562

KABASUMBAR.NET – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) setempat, proses seorang Wali Nagari dan ASN. Ke Duanya di duga melakukan dan menyatakan dukungan pada salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar).

Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison mengatakan, pihaknya menerima dua informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas yang di lakukan salah seorang oknum wali nagari dan ASN di daerah itu. 

Dimana, dua orang oknum tersebut diduga menyatakan dan keberpihakan kepada salah satu Paslon yang ikut bertarung pada Pilkada Pessel tahun ini. 

“Kita tim Bawaslu menerima dua informasi awal terhadap salah seorang wali nagari dan ASN. Sekarang tim kita sedang melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran itu,” sebutnya pada Wartawan.com, Kamis (1/10/2020). 

Ia menjelaskan, hari ini pihaknya tengah memproses dua informasi awal yang diterima. 

Pertama, pihaknya melakukan penelusuran ke bawah terkait informasi tersebut. 

Setelah itu, hasil penelusuran akan diproses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 

“Kemudian, barulah kita jadikan itu sebagai informasi awal. Seterusnya, kita lakukan kajian, melalui keterangan dan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan,” jelasnya. 

Lanjutnya, apabila dari hasil kajian pihaknya menemukan adanya unsur pelanggaran. Maka pihaknya akan menetapkan sebagai temuan. 

“Jika seandainya, memang melakukan pelanggaran dan bermuarah ke pidana sesuai UUD. Maka kita akan melibatkan Gakumdu terkait proses tindak pidana pemjlihan yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian,” ujarnya.

Seperti diketahui, katanya, sesuai dengan aturan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 

Menegaskan, kepala desa atau sebutan lain wali nagari dan lurah, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan (merugikan) salah satu Paslon. 

Selain itu, dalam Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29, juga menegaskan bahwa wali nagari/kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

“Bagi yang melanggar akan di pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 dan paling banyak Rp6.000.000,” ujarnya lagi. 

Sementara bagi ASN juga telah di atur dalam Undang-undang No 10 tahun 2016. “Maka kita ingatkan sekali lagi, untuk ASN dan wali nagari untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Karena, sudah sangat jelas di atur dalam UUD,” katanya. 

Kendati demikian, terkait adanya dugaan pelanggaran selama masa kampanye. Ia, meminta kepada seluruh masyarakat untuk andil dalam melakukan pengawasan kecurangan pada Pilkada tahun ini. 

“Apabila kedapatan, silahkan laporkan ke kita Bawaslu, dan alangkah baiknya laporan dugaan pelanggaran itu dibuat secara resmi. Agar proses penanganan yang kita lakukan lebih cepat diproses,” tutupnya.
(Stv)