Cuti, Sabtu Malam Wagub Sumbar Drs.H. Nasrul Abit Tinggalkan Rumah Dinas

729

KABASUMBAR —Terhitung 26 September hingga 5 Desember 2020, Nasrul Abit akan menjalani masa cuti dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Ia mengambil cuti panjang itu sehubungan dengan keluarnya nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Sumbar 2020.

Nasrul Abit mengatakan bahwa ia sudah mengirimkan izin cuti tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan aturan, selama masa cuti berlangsung, ia tidak lagi menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Bahkan, mulai Sabtu malam ini, ia dan keluarganya meninggalkan rumah dinas dan beralih ke rumah pribadi yang terletak di kawasan Padang Baru, Kota Padang.

“Terhitung besok saya akan serahkan semua fasilitas negara. Saya tidak lagi menggunakan semua aset negara, termasuk rumah dinas, yang tidak saya tempati mulai malam ini pukul 00.00 WIB. Ini sudah masuk masa kampanye pilkada serentak. Ini sudah sesuai aturan yang berlaku,” kata Nasrul Abit, Sabtu (25/9).

Nasrul Abit mengatakan bahwa bukan hanya dirinya yang menyerahkan aset negara pada masa kampanye, melainkan juga semua kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020. Petahana melakukannya karena hal tersebut merupakan aturan yang harus dijalani.

“Pak Indra Catri juga melakukan hal yang sama. Ia besok juga akan cuti tanpa tanggungan negara. Kami akan menghormati setiap aturan yang berlaku,” ucapnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Sumbar, Surya Efitrimen, mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan KPU, kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon wajib menyerahkan surat izin cuti kampanye.

“Semua pasangan calon, kalau dia adalah yang menjabat sebelumnya, menjabat bupati, menjabat wakil gubernur, menjabat wali kota, wajib menyerahkan surat izin cuti kampanye,” tuturnya.

Surat izin cuti kepala daerah, kata Surya Efitrimen, berlangsung selama 71 hari, mulai 26 September sampai 5 Desember 2020, atau sejak surat izin cuti kampanye dikeluarkan.

“Cuti di luar tanggungan negara namanya. Kalau wakil gubernur dikeluarkan oleh Mendagri. Kalau untuk bupati dan wali kota dikeluarkan oleh gubernur,” ujarnya.(rilis/yendra)