DPP PKS Akhirnya Keluarkan SK Cagub Sumbar untuk Mahyeldi

1182
BERBAGI

KabaSumbar.net – Setelah melalui proses panjang, akhirnya DPP PKS menjatuhkan pilihan kepada Mahyeldi Ansharullah menjadi Calon Gubernur Sumatera Barat. Surat Keputusan (SK) penujukkan Mahyeldi sebagai Cagub telah diteken oleh DPP PKS, namun belum diterima oleh DPW PKS Sumbar.

“Yang ditunjuk oleh DPP adalah Buya (Mahyedi-red). Namun kami DPW belum menerima SK tersebut,” kata Ketua DPW PKS Sumbar, Ustad Irsyad Safar, Lc, M.Ed, Senin (29/06/2020) ditemui usai Shalat Zuhur di Masjid Baitussalam, Koto Baru, Balai Janggo, Payakumbuh.

Mengapa Walikota Padang Mahyeldi yang diberi amanah oleh DPP PKS bukannya Walikota Payakumbuh Riza Falepi? Menurut Ustad Irsyad Safar hal itu adalah kewenangan DPP PKS yang menentukan.

Loading...

Berikutnya untuk Pilkada Kabupaten Limapuluh Kota, sebut Irsyad Safar, DPP PKS belum lagi mengeluarkan surat keputusan tentang siapa yang akan diusung oleh PKS. Partai yang kini beroposisi terhadap pemerintah pusat itu, juga berencana mengusung calon sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota. Namun apakah untuk Bupati atau Wakil Bupati Limapuluh Kota, Irsyad Safar belum dapat memastikannya.

Sebelumnya, melalui whatsapp, Riza Falepi dengan gamblang mengatakan bahwa yang diamanahkan oleh DPP PKS untuk bertarung di Pilgub Sumbar 2020 adalah Mahyeldi. “Mahyeldi,” katanya singkat.

Mahyeldi Ansharullah saat dikonfirmasi tentang keputusan DPP PKS yang mengamanahkannya menjadi Cagub Sumbar, belum memberikan tanggapan. Pesan yang dikirim melalui WA belum dibuka oleh Buya, terlihat masih satu tanda centang.

PKS di DPRD Provinsi Sumbar memiliki 10 kursi, sama dengan PAN dan Partai Demokrat. Sedangkan Parta Gerindra 14 kursi. Golkar 8 kursi, PPP 4 kursi, Nasdem 3 kursi, PKB 3 kursi dan PDIP 3 kursi. Total jumlah kursi DPRD Sumbar sebanyak 65 kursi.

Guna memenuhi persyaratan pencalonan yakni 20 persen kursi DPRD atau minimal 13 kursi, maka PKS mesti berkoalisi. Kemungkinan besar koalisi itu dengan PPP (4 kursi) yang telah menyiapkan Audi Joinaldy sebagi Calon Wakil Gubernur. Jika PKS dan PPP berkoalisi maka jumlah kekuatannya 14 kursi, sehingga bisa mengusung pasangan Cagub dan Cawagub Sumbar.

Sedangkan Partai Gerindra yang memiliki 14 kursi DPRD Sumbar otomatis bisa langsung mengusung calon, tanpa harus berkoalisi dengan parpol lainnya. Pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra adalah Nasrul Abit dan Indra Catri. Kini Nasrul Abit menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumbar, dan Indra Catri sebagi Bupati Agam. Pasangan Nasrul Abit-Indra Catri telah melaksanakan deklarasi pekan lalu.

Sedangkan dari Partai Demokrat dicalonkan Mulyadi, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar. Namun Partai Demokrat yang hanya memiliki 10 kursi di DPRD Sumbar mesti berkoalisi dengan parpol lain. Ada yang menyebut Partai Demokrat akan berkoalisi dengan Partai Golkar yang memiliki beberapa kandidat untuk posisi cawagub, seperti Gusmal (Bupati Solok) dan Shadiq Pasadigu (mantan Bupati Datar dua periode).

Sedangkan dari PAN sudah sejak lama dimunculkan Ali Mukhni selaku Ketua DPW PAN Sumbar sebagai Cagub Sumbar. Namun PAN yang hanya punya 10 kursi di DPRD Sumbar juga mesti berkoalisi dengan parpol lainnya guna memenuhi syarat pencalonan. Ali Mukhni juga ada disebut-sebut akan menjadi Cawagub dari Mulyadi.

Di Kota Payakumbuh, hawa tentang DPP PKS tidak mencalonkan Riza Falepi di Pilgub Sumbar sudah sangat terasa hari ini. Karena, siang tadi Walikota Payakumbuh Riza Falepi melantik Dr. Khairul Ikhwan sebagai Dirut PDAM Kota Payakumbuh. Pelantikan itu dihadiri Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar, Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda serta Asisten dan perangkat daerah Kota Payakumbuh. Jika Riza Falepi yang dicalonkan DPP PKS untuk Cagub, tentu itu berkemungkinan melanggar aturan karena dilakukan 6 bulan sebelum Pilkada. (erz/yendra)

Sumber: Jernih news.

Loading...
loading...