Jaksa Jangan Mandul Untuk Proses Hukum Dugaan Korupsi DPRD Padang

42
BERBAGI

KabaSumbar.net – Dugaan korupsi di DPRD Kota Padang semakin menuai polemik dikarenakan prosesnya yang terlalu lamban.

Hal ini diungkapkan oleh Anif Bakri, Ketua LSM PERAN terkait Biaya Penggantian Transportasi dan Penginapan Fiktif sejumlah Anggota DPRD Kota Padang.

Menurut Anif Bakri tidak ada alasan bagi Kejaksaan Negeri Padang untuk tidak menindaklanjuti.

Loading...

Dikarenakan setiap kegiatan Anggota DPRD Kota telah direncanakan dengan baik, segala administrasi sudah pasti dibuat secara berjenjang (dari telaah staf sampai Sekwan) di Sekretariat Dewan Kota Padang yang telah dibekali dengan “kecakapan” terkait tata kelola keuangan negara.

Artinya jika ada kesalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian negara, kita pastikan hal tersebut adalah kesengajaan untuk memperkaya diri dan golongan.

Selain itu Anif Bakri mengatakan, dikarenakan telah menimbulkan kerugian terhadap negara berdasarkan LHP BPK RI, maka telah terjadi peristiwa hukum yang disengaja.

Terkait jika Kejaksaan Negeri Padang tidak bisa memproses secara cepat dan tepat, kita berharap Kejaksaan Negeri Padang untuk segera menuntaskan dengan baik.

Jika saja Kejaksaan Negeri Padang tidak dapat menuntaskan kasus ini sebagaimana amanat Undang Undang Anti Korupsi tentu saja dapat kita nyatakan Kejaksaan Negeri Padang membutuhkan jaksa yang profesional, cakap, jaksa yang bermoral dan atau jaksa yang berpihak kepada penegakan hukum negara.

Khusus untuk kasus Penggantian Transportasi dan Penginapan Fiktif Anggota DPRD Kota Padang telah beredar luas isue bahwa Anggota DPRD Kota Padang telah menyetorkan sejumlah uang kepada Kejaksaan Negeri Padang.

Indikasi ini tentu akan semakin kuat jika proses hukum tersebut diatas tidak jelas penyelesaiannya.
Anif menjelaskan, terkait masalah ini kita telah melakukan aksi damai di Kejaksaan Negeri Padang beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti indikasi penegakan hukum yang sangat lamban ini, Anif menegaskan akan kembali menggelar aksi yang lebih besar di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Kita sedang mempersiapkan untuk pelaksanaannya, jadi untuk mendorong penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat, LSM PERAN senantiasa berkomitmen. (Ksn)

Loading...
loading...