LBH Sumbar Bakal Gugat Bupati Pessel ke Pengadilan Terkait Penghentian Pembangunan RSUD M Zein Painan

21
BERBAGI

KabaSumbar.net – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumatera Barat berencana akan menggugat Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni ke Pengadilan terkait polemik penghentian pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan yang terbengkalai sampai saat ini.

“Dalam waktu dekat ini LBH Sumbar akan menggugat Bupati Pesisir Selatan ke Pengadilan Negeri Painan” ucap Direktur Eksekutif LBH Sumatera Barat, Zentoni dalam siaran persnya Nomor 02/ZN/LBH-SB/IX/2019, Kamis (19/9).

Ia mengatakan, penghentian pembangunan RSUD M. Zein Painan secara sepihak adalah termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (onrechtmatige Overheids Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Persoalan ini termasuk melawan hukum dan mesti di adili” ucap Zentoni.

Dalam hal ini LBH Sumbar menaruh harapan kepada Pengadilan Negeri Painan untuk mengabulkan seluruh tuntutan, pasalanya RSUD M.Zein Painan sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam bidang kesehatan, ungkapnya.

Pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Kecamatan IV Jurai itu dimulai sejak tahun 2015. Ketika itu, Bupati Pesisir Selatan dijabat Nasrul Abit, dan rencana pembangunannya telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

Kegiatan pembangunannya didanai dengan pinjaman pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP/PT SMI) senilai Rp99 miliar. Dari besaran dana itu, Rp. 96 miliar untuk pembangunan fisik gedung, dan sisanya sebagai pembelian perlengkapan peralatan kesehatan.

Hingga kini, pemerintah daerah telah mencairkan Rp. 32 miliar, dari total pinjaman, dengan cicilan utang ditambah bunga sebesar Rp. 9,2 miliar per tahun. Namun, pada 2017, ketika bupati dijabat Hendrajoni pembangunan tersebut dihentikan.

Terpisah, Anggota DPRD Pessel, Novermal Yuska mengatakan, rencana LBH Sumbar dalam menggunggat Bupati Hendrajoni sah-sah saja. Asalkan jelas legal standingnya.

“Sah-sah aja. Tapi tentu harus jelas dulu legal standingnya,” ucap Novermal Yuska.

Kendati demikian, sebagai anggota DPRD Pessel, tetap komitmen akan menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sumbar keluar. Karena hasil dari BPKP merupakan salah satu jalan keluar untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kalau ternyata proses pembangunannya sudah sesuai aturan, tentu pembangunannya harus dilanjutkan. Kalau ditemukan ada indikasi pidana korupsi, harus diserahkan ke penegak hukum untuk diusut tuntas,” tutupnya. (*).

Editor : Yendra.