KBPKL Kota Padang Tanggapi Permintaan Komunitas Pedagang Pasar (KPP)

52
BERBAGI

KabaSumbar.net – Terkait permintaan komunitas pedagang pasar (kpp) yang menyurati kapolresta padang untuk menertibkan pedagang kaki lima mulai dari air mancur sampai permindo,Di tanggapi keluarga besar pedagang kaki lima kota padang,(Kbpkl).

Dalam Rapat sore tadi bersama pengurus kbpkl dan ketua kelompok pedagang di kantor kbpkl kota padang, ketua, “Idman, mengatakan kami telah membaca berita yang yang terbit di post metro padang 31 Agustus 2019, setelah kami minta pendapat dan pandangan dari, Wakil ketua kbpkl. Bapak Kasrial Tanjung anggota kbpkl serta pengawas kbpkl Bapak Fauzi novaldi SH.MH, juga kuasa hukum kbpkl. Bapak Agusra Yulda.SH.Tokoh pedagang kaki lima pasar raya. H. Afzoro.

Kami keluarga besar pedagang kaki lima kota padang berkesimpulan dan mengambil keputusan sebagai berikut.

“Kami Keluarga Besar Pedagang Kaki Lima (KBPKL) Kota Padang setelah membaca berita hari Sabtu pada Harian Pos Metro Padang tertanggal 31 Agustus 2019 dengan judul “Bebaskan Jalan dari PKL, KPP Surati Kapolres”, maka dengan ini menanggapinya sebagai berikut :
Kami Pedagang Kaki Lima (“PKL”) yang bergabung pada KBPKL Kota Padang telah mengikuti seluruh ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (“Permendagri 41/2012”) di Pasar Raya Padang.

Kami PKL yang bergabung pada KBPKL Kota Padang berdasarkan Permendagri 41/2012 di atas, telah mendapatkan Penataan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kota Padang, yaitu.

“Penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah bersama-sama dengan KBPKL Kota Padang, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Padang untuk menciptakan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Dalam menjalankan usaha dagangnya KBPKL Kota Padang telah mendapatkan ketetapan lokasi untuk berdagang untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.

Kami PKL yang telah bergabung pada KBPKL Kota Padang hanya menempati lokasi sesuai dengan penetapan ataupun penataan dari Dinas Perdagangan Kota Padang.

Kami PKL yang bergabung pada KBPKL Kota Padang yang totalnya berjumlah 1.300 (seribu tiga ratus) orangt pedagang, Anggota KBPKL Kota Padang ini terdiri dari anggota tetap berjumlah 700 (tujuh ratus) orang dan anggota tidak tetap berjumlah 600 ( enam ratus) orang, hanya berjualan sesuai dengan tempat atau lokasi binaan yang sudah ditentukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

pada umumnya PKL ini adalah masyarakat ekonomi lemah;
Anggota KBPKL yang berjumlah 1.300 (seribu tiga ratus) orang ini pada umumnya telah berkeluarga, dan mereka berjualan untuk memenuhi kebutuhan se hari-hari dan mencari biaya pendidikan agar masa depan anak-anak PKL lebih baik;

Berdasarkan penjelasan kami di atas, perlu kami sampaikan bawah berita hari ini pada Harian Pos Metro Padang hari Sabtu tertanggal 31 Agustus 2019 dengan judul “Bebaskan Jalan dari PKL, KPP Surati Kapolres” yang sedang menyuarakan kepada pemerintah untuk melakukan penggusuran terhadap pedagang kaki lima Kami nyatakan menolaknya.

Semestinya Komunitas Pedagang Pasar (KPP) memberi apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kota Padang dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Padang yang telah bersusah payah membina kami dan mengembangkan ekonomi mikro untuk masyarakat kecil seperti kami KBPKL Kota Padang.

Kami mengharapkan suasana yang kondusif, dan berharap ketenangan dan kenyamanan berjualan dilingkungan Pasar Raya Padang.

Lebih lanjut idman, menyatakan pada kabaSumbar.net,menyesali tindakan kpp ini, kalau ada permasalahaan bagus nya kita kan bisa duduk bersama, kami kbpkl ini bukan perkumpulan ilegal, kami legal, serta mempunyai badan hukum dan terdaftar,di kesbang pol, kantor kami ada, pengurus kami jelas,serta kami di lantik oleh pemko padang yakni. Bapak H.IR.Emzalmi,wakil walikota padang kala beliau masih menjabat.

Senada dengan peryataan ketua kbpkl Tokoh pasar raya H.Afzoro pun menyayang kan hal ini, apa lagi sesama pedagang di pasar raya kita kan musti kok “duduak samo data, kok tagak samo tinggi” tidak ada yang nama nya karuah ndk k janiah sepanjang kita menghadapi masalah ini dengan musyawarah, ujar bendahara kbpkl kota padang ini.

Kadis perdagangan kota padang,H.Endrizal.SE. ketika di hubungi kabaSumbar.net belum bisa menangapi terkait permintaan kpp pada kapolresta padang untuk penertiban pedagang kaki lima ini.

Pengawas kbpkl Fauzi novaldi.SH.MH ,mempertanyakan motif kpp ini apa? Kalau saya membaca pemberitaan yang terbit di post metro ini terkesan ada suatu hal yang rancu yang tidak mereka mengerti,boleh kpp menyurati kapolresta, tapi pahami dulu dan mengerti dulu, jangan asal menyurati, bisa bisa nanti kpp salah, jadi semua ada aturan nya ujar om paw, jadi kpp tolong belajar lagi lah aturan biar nanti jangan asal lapor, banyak lagi belajar kalau memang perlu diskusi dan dialog kita siap, kantor kbpkl wellcom kok, asal untuk bersamaan pedagang tercipta nya suasana kondunsif. ( Yendra )